Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Diprotes Keras, Rencana Ketua Komnas HAM Diganti Tiap Tahun

Sumber: LENSAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Januari 2013
LENSAINDONESIA.COM: Rencana pergantian Ketua Komnas HAM yang akan dilakukan setiap satu tahun dalam masa jabatannya banyak menunai protes dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Protes keras ini digabungkan dalam Koalisi untuk Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM. ( Kontras, Imparsial, YLBHI, Walhi dan Elsam)

Salah satu LSM yang tidak setuju Ketua Komnas HAM diganti dalam periode waktu satu tahun adalah Koordinator KontraS, Hariz Azhar. Menurutnya dengan ada perubahan struktur organisasi untuk Ketua Komnas HAM adalah alasan dari 9 anggota Komnas HAM yang mengamini tatib, menggunakan kasus HAM untuk memetakan pesta politik 2014

Dengan adanya pergantian ini sepertinya mereka takut akan didominasi oleh ketua mereka. Tetapi bukan berarti mereka memperlambat penanganan kasus HAM dengan adanya pergantian satu tahun untuk ketua,� tutur Haris Azhar, Minggu, (13/01/2013).

Menurut Haris, Komnas HAM harus menjadi lemabaga negara yang mapan secara politik. Dalam tiga kepemimpinan terakhir tidak digubris oleh pemerintah dalam menuntaskan kasus HAM, sehingga anggota Komnas HAM harus membangun kekuatan politik.

"Seperti lewat pimpinannya yang latar belakangnya mempunyai keberpihakan kepada kemanusian. Karena yang mau dihadapi oleh mereka luar biasa kerasnya, seperti tentara, polisi dan korporasi," katanya.

Dikatakannya, 9 anggota yang setuju atas keputusan perubahan tatib tidak mempunyai latar belakang keberpihakan kepada HAM. Seperti Nurcholis, Hafid Abbas, Dianto Bachriadi, Natalius Pigai, Siti NorLaila, Sianne Indriani, Imdadun Rahmat, Meneger Nasution, Ansori Sinungan.

"Ke-9 orang ini merepsentasikan yang tidak keberpihakan kepada hak asasi manusia. Dalam bidikan kami ini bukan orang-orang yang direkomendasikan. Patut diduga mereka merepsentasikan kepentingan-kepentingan kekuasaan yang anti HAM," tegasnya.

Tidak ada pilihan lain, aturan itu harus dicabut atau dibatalkan.

"Kalau tidak akan ada gelombang massa yang muncul untuk menolak tatib," pungkasnya.@aligarut1


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 934 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org