Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Ada Niatan Menjerumuskan Komnas HAM ke Politik

Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013

JAKARTA - Koalisi untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komnas Ham menuding adanya kepentingan politis dibalik perubahan tata tertib terkait masa jabatan ketua Komnas HAM yang menjadi satu tahun.

Kordinator Koalisi untuk HAM dan Komnas HAM, Haris Azhar, mengatakan tim Koalisi menemukan fakta dari Komnas HAM bahwa sembilan dari 13 anggota Komnas HAM setuju akan keputusan tersebut, namun mereka tidak dapat menjelasan alasan kongkrit mengenai keputusan yang dinilai terlalu janggal.

"Penjelasan tentang usulan perubahan masa jabatan menjadi satu tahun tidak mempunyai dasar argumentasi yang jelas dan bernalar, terbukti argumentasi tersebut tidak didasari oleh pengetahuan dan informasi memadai serta tidak menghitung dampak kerugian bagi sistem kerja Komnas," kata Haris di kantor KontraS, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2013).

Sementara, anggota Koalisi lainnya, Poengky Indarti, menjelaskan, keputusan menjadikan masa jabatan ketua Komnas HAM menjadi satu tahun dikhawatirkan akan menjerumuskan Komnas HAM dalam ranah politik, sehingga kinerja Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan terbengkalai.

"Kasus pelanggaran HAM masa lalu akan diabaikan, mereka akan lebih sibuk menggilir sebagai Ketua ketimbang menuntaskan kasus pelanggaran HAM," kata Poengky.

Koalisi juga mendesak agar Komnas Ham segera mencabut keputusan tentang perubahan satu tahun masa jabatan ketua Komnas HAM. Selain itu, perlu adanya membuka dokumen dan rekaman mengenai perdebatan terkait dengan proses pembuatan keputusan tersebut kepada masyarakat.

"Tujuannya agar masyarakat mengetahui alasan keputusan itu, kami juga mendesak Komnas HAM lebih berfokus kepada penuntasan kasus pelanggaran yang terjadi," ujar Zainal Abidin, salah satu anggota koalisi.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,138 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org