Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Ancam Seret Densus ke Mahkamah Internasional

Sumber: FAJAR.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013

AKARTA,FO -- Terkuaknya kegiatan terorisme di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengundang respons warga di sana. Mereka membentuk tim pencari fakta dan rehabilitasi (TPFR) yang terdiri atas gabungan berbagai organisasi masyarakat. Tim itu bekerja mengumpulkan fakta terkait tindak terorisme selama lima hari ke depan.

"Target kami akan mengungkap kebenaran dari lapangan. Ini sudah ada data-data yang valid dari masyarakat," ujar ketua TPFR Hadi Santosa kemarin (11/1). Saat dihubungi, Hadi sedang memimpin rapat di Bima.

Hadi menjelaskan, akurasi data itu akan diuji dulu secara internal oleh TPFR. Baru setelah itu akan dibeber ke publik. "Kami akan bawa ini ke Presiden dan Komnas HAM," kata aktivis asal Bima tersebut.

Jika hasil investigasi menunjukkan fakta yang jelas-jelas melanggar HAM, bukan tidak mungkin kasus ini dibawa mahkamah internasional yang berkantor di Den Haag, Belanda. "Prinsipnya itu sangat mungkin. Namun, kami akan menunggu dulu setelah hasil investigasi lengkap dan akurasinya teruji," ujar Hadi.

Densus telah beroperasi selama sepekan ini di NTB. Lima orang tewas dalam penangkapan pekan lalu. Densus juga mengklaim menemukan ratusan bom yang akan digunakan untuk menyerang beragam target.

Sebelum tim pencari fakta terbentuk, keluarga terduga teroris yang ditembak Densus meminta perlindungan ke MUI setempat. Mereka merasa anggota keluarganya taat beragama dan tidak pernah melakukan kejahatan. Bachtiar, misalnya, dikenal sebagai ustad penghafal Al Quran dan pedagang kue.

Secara terpisah, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai tindakan yang dilakukan Densus 88 Polri bisa dibawa ke Mahkamah Internasional HAM. "Asalkan faktor-faktor prasyaratnya terpenuhi. Karena Densus ini representasi aparat negara, maka kejahatan terhadap rakyatnya sendiri bisa diselidiki," katanya.

Alumni S-2 Essex University, Inggris, tersebut menambahkan, jika laporan dugaan pelanggaran Densus dibawa ke PBB, maka akan ada penyelidikan secara independen. "Tim itu akan melakukan verifikasinya sebelum memutuskan apakah kejahatan HAM itu sistematis oleh negara atau orang per orang," katanya.

Haris menegaskan penembakan terhadap terduga teroris yang belum diketahui derajat kesalahannya bisa masuk dalam kaidah ekstra judicial killing. "Jika pembunuhan atau penembakan itu direncanakan, maka ada pertanggungjawaban komando," katanya.

Tadi malam keluarga terduga teroris dari Makassar dan NTB tiba di Jakarta. Mereka transit di suatu tempat di selatan Jakarta. "Hari Senin keluarga akan roadshow ke Komnas HAM dan DPR RI untuk meminta keadilan," ujar Ikhwan, salah satu tim pendamping.

Sementara itu, Polri ri menanggapi tenang upaya pencarian fakta oleh masyarakat. "Silahkan saja, itu hak warga," ujar Kabiropenmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar. Yang pasti, Boy menegaskan bahwa secara internal penembakan itu sudah klir. "Dari sisi kami, anggota sudah menjalankan tugas dengan baik. Penembakan dilakukan karena terpaksa dan membahayakan keselamatan jiwa anggota," ujarnya. (jpnn)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 909 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org