Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Aneh, Masa Jabatan Ketua Komnas HAM Dipersingkat

Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia mengkritik tata tertib perubahan masa jabatan Ketua Komnas HAM periode 2012-2017. Masa jabatan yang sebelumnya 2,5 tahun menjadi 1 tahun.

"Kami melihat ada kepentingan lain yang berpotensi menggembosi Komnas HAM menjelang Pemilihan Umum 2014," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, yang tergabung dalam koalisi, di Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2013. Menurut dia, pergantian ketua tiap tahun membuat kinerja Komnas HAM menurun dan berpontensi terpengaruh oleh agenda politik.

Turunnya kinerja, kata Haris, mengakibatkan lembaga itu tidak fokus dalam menangani pelanggaran HAM di masyarakat. "Bukan tidak mungkin nantinya akan semakin banyak terbentuk koalisi yang mengadukan kasus pelanggaran HAM," katanya.

Pihaknya mencurigai ada kepentingan politik yang berada di balik tata tertib itu. Haris mengatakan, alih-alih membela kemanusiaan, Komnas HAM malah merepresentasikan kekuasaan. "Bisa jadi ada transaksi politik untuk menguntungkan para calon legislastif di Pemilu 2014," ucap dia.

Haris khawatir para calon legislatif akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan menjelang pemilu. Ia mencontohkan kemungkinan terjadinya kolaborasi antara korporasi dan aparat untuk menciptakan kekerasan guna mendapatkan kekuasaan. "Misalnya melakukan kekerasan dalam pembebasan tanah," katanya.

Koalisi berencana bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempertanyakan tata tertib itu. "Kami akan minta pertanggungjawaban DPR untuk mempertanyakan konsistensi mereka dalam mencegah pelanggaran HAM," ujar Haris.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 955 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org