Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Rabithah Thaliban Kritik Tajam Laporan Kontras Aceh

Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Januari 2013

Banda Aceh - Kontras Aceh lewat Koordinatornya, Destika Gilang Lestari merilis laporan yang dimuat di Kompas.com dengan judul: "Kasus Kekerasan Berbasis Syariat Meningkat di Aceh" Kamis (3/1/2013 ). Ketua Departemen Riset Rabithah Thaliban Aceh (RTA), Teuku Zulkhairi, MA menyatakan laporan ini bertendensi pembusukan syari'at Islam. Dalam link berita ini, ratusan komentar muncul menghujat dan menghina Aceh dan syari'at Islamnya.

Dalam laporan ini Destika Gilang Lestari mengungkapkan, bentuk pelanggaran hukum yang muncul dalam penegakan hukum syariat di Aceh di antaranya memandikan warga atau melakukan kekerasan terhadap mereka yang diduga melanggar syariat Islam. "Bentuknya bermacam-macam, selain dimandikan, ada yang diarak, dipukuli, ditelanjangi, sampai ada yang dinikahkan. Pelaku kekerasan umumnya adalah massa, adapula oleh aparat," kata Gilang dalam laporan tersebut.

Padahal menurut Zulkhairi tanpa syari'at Islam diterapkan di Aceh, penindakan terhadap pelaku maksiat tetap akan dilakukan oleh masyarakat Aceh. "Jadi, apa pasal tindakan warga semacam itu disebut sebagai "kekerasan berbasis syari'ah?" bahkan, sebenarnya aksi warga semacam itu adalah hukum adat dan kearifan lokal, tidak ada sangkut pautnya dengan syari'at Islam,"tanyanya. Pelaku perzinahan dalam syari'at Islam hukumannya justru lebih keras yaitu rajam, sambungnya.

Selanjutnya disebutkan dalam laporan tersebut: "Dari 50 kasus kekerasan tersebut, sebanyak 23 kasus adalah kekerasan yang terjadi dalam kasus khalwat (berbuat mesum), 11 kekerasan saat terjadi razia oleh polisi syariat atau petugas Wilayatul Hisbah, 6 kasus penerapan hukuman cambuk, 2 razia oleh warga, 1 kasus pencabulan, dan 1 kasus minuman keras".

Di akhir berita ini disebutkan, bahwa "Kontras Aceh sangat menyayangkan bentuk kekerasan yang muncul ini. Proses penegakan hukum yang seharusnya dimunculkan, tetapi justru penghakiman jalanan yang dikedepankan. Ke depan, harus disosialisasikan mengenai larangan main hakim sendiri oleh warga yang menangkap pelaku pelanggaran syariat".

Atas laporannya ini, RTA menilai bahwa Kontras Aceh telah melakukan penggiringan opini publik bahwa seolah proses penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum syari'ah sebagai sebuah kekerasan.

"Lihat saja logika Kontras, di satu sisi mereka berharap agar proses penegakan hukum bisa berjalan dan warga tidak main hakim sendiri, namun mereka juga mengkategorikan hukuman cambuk di Aceh sebagai kekerasan berbasis syari'ah," kecam Zulkhairi.

Padahal hukuman cambuk ini adalah legal formal dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Aceh. Dengan kata lain, hukuman ini jelas sekali bukan aksi main hakim sendiri oleh warga. Maka, RTA menilai bahwa laporan tentang kategori kekerasan berbasis syari'ah versi Kontras Aceh ini adalah sebuah upaya pembusukan, pembodohan dan upaya pengiringan opini publik untuk benci kepada hukum syari'ah di Aceh.

RTA menuntut Kontras Aceh untuk meminta maaf kepada rakyat Aceh atas tuduhannya ini.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 994 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org