Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Rabithah Thaliban Kritik Tajam Laporan Kontras Aceh

Sumber: ATJEHPOS.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Januari 2013

BANDA ACEH - Rabithah Thaliban Aceh (RTA) menilai laporan akhir tahn 2012 lembaga Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, sangat tendesius. RTA juga mengatakan KontraS Aceh sedang mengiring opini publik bahwa seolah proses penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum syari'ah sebagai sebuah kekerasan.

"Disatu sisi mereka berharap agar proses penegakan hukum bisa berjalan dan warga tidak main hakim sendiri. Namun mereka juga mengkategorikan hukuman cambuk di Aceh sebagai kekerasan berbasis syari'ah," kata Ketua Departemen Riset Rabithah Thaliban Aceh (RTA), Teuku Zulkhairi, MA, Minggu 13 Januari 2013.

Padahal, kata dia, hukuman cambuk ini adalah legal formal dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Aceh. Dengan kata lain, hukuman ini jelas sekali bukan aksi main hakim sendiri oleh warga.

"Maka, kami menilai bahwa kategori kekerasan berbasis syari'ah versi Kontras Aceh ini adalah sebuah upaya pembusukan, pembodohan dan upaya pengiringan opini publik untuk benci kepada hukum syari'ah di Aceh. Kami menuntut Kontras Aceh untuk meminta maaf kepada rakyat Aceh atas tuduhannya ini," kata dia.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, KontraS Aceh, Kamis 3 Januari 2013, merilis bahwa kekerasan atas nama syariat masih banyak terjadi di Aceh selama tahun 2012. Kekerasan yang dimaksud adalah prilaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh sebagian warga di Aceh dengan memandikan dan memukul para pelaku pelanggaran syariat islam.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator KontaS Aceh Destika Gilang Lestari di Cafe 3 In 1 Kota Banda Aceh, Kamis 3 Januari 2013. "Budaya yang melegalkan praktek kekerasan yang berbasis agama," kata Destika.

Katanya, masih adanya sikap ini sangat disesalkan. KontraS Aceh berharap kekerasan-kekerasan tersebut dapat dihilangkan dengan penegakan hukum yang kuat.

"Seharusnya proses hukum yang dikedepankan. Namun yang terjadi justru penghakiman jalanan yang lebih dikedepankan," katanya.(mrd)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 522 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org