Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Poso Masih Area Paling Bahaya 2013

Sumber: PADANG-TODAY.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 Januari 2013

Pekerjaan rumah polisi masih menumpuk di awal tahun ini. Kondisi keamanan di berbagai wilayah membutuhkan perhatian ekstra. Yang menjadi zona prioritas pertama tentu problem terorisme di Poso, Sulawesi Tengah.

"Semua wilayah kita waspadai, tapi memang Poso ini agak khusus. Ini membutuhkan perhatian spesial," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto di Jakarta, kemarin.

Poso sekarang menjadi titik konsentrasi pemberantasan terorisme setelah beberapa kasus penyerangan terhadap polisi. Hingga kini, sejumlah nama masih belum berhasil dibekuk. Satu yang amat diincar adalah Santoso alias Abu Wardah.

Menurut Agus, Poso dan Papua rawan karena ada aksi kelompok yang memiliki senjata api. Mereka juga menyerang polisi aktif yang sedang bertugas. "Sekarang strateginya sudah berjalan, ini tahun baru juga operasi masih jalan di lapangan," kata mantan Kabidhumas Polda Jawa Barat itu.

Koordinator Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan) Haris Azhar menilai kasus Poso 2012 akibat dari kasus lama yang tidak tuntas. Bahkan, juga termasuk kasus dugaan korupsi di Poso yang belum tuntas. "Dugaan korupsi dana bantuan konflik kemanusiaan juga belum diusut dengan baik," kata Haris kepada JPNN (grup padang-today).

Selain itu, kebijakan politik pemerintah lokal di Poso juga ikut menjadi pemicu berbagai tindakan kriminal baru. Bagi-bagi proyek pembagunan pasca konflik oleh Bupati Poso kepada kelompok-kelompok eks-kombatan konflik telah menciptakan segregasi di kelompok tersebut. "Karena keliru dalam pengelolaannya, tujuan de-radikalisasi melalui program pemberdayaan eks kombatan konflik ini telah berujung pada re-radikalisasi," katanya.

Pemerintah juga belum menemukan pendekatan yang tepat bagi korban konflik di Poso. Korban dan keluarga konflik yang masih merasakan trauma dan dendam belum berhasil dipulihkan melalui program-program pemerintah. "Akibatnya mereka yang kemudian menjadi radikal ini dikelola oleh kelompok-kelompok yang terorganisir dari luar Poso,"katanya.

Pada Januari 2007, Tim Densus 88 dan Brimob Polda Sulteng menggempur pemukiman warga di Tanah Runtuh, Gebang Rejo dan Kayamanya yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok teroris Jamaah Islamiyah-Polisi menyebut kelompok ini merupakan afiliasi dari Mujahidin dan Kompak.

Paska Operasi bersandi Lanto Dago digelar, puluhan orang yang diduga sebagai anggota kelompok perusuh Poso yang terhimpun dalam organisasi Jamaah Islamiyah ini ditangkap dan diadili. Saat ini sebagian dari mereka masih menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan di Palu, Luwuk dan Ampana-Sulawesi Tengah.

Beberapa anggota dari kelompok ini berhasil bebas dari operasi penangkapan, demikian pula beberapa orang di antaranya telah bebas setelah menjalani masa hukuman. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa perjuangan mereka belum tuntas.

Peristiwa saat itu diduga telah "menciptakan perpecahan di internal kelompok Tanah Runtuh, di antaranya perbedaan pandangan mengenai strategi berjihad. "Bagi mereka yang telah bebas dari hukuman penjara, beberapa di antaranya memilih untuk mengelola proyek-proyek sebagai kontraktor dalam skema pengelolaan Bupati Poso," kata alumni S2 Essex University Inggris ini.

Kondisi ini memungkinkan munculnya kelompok baru yang radikal di Poso dan tidak lagi melakukan aksinya berdasar pada instruksi organisasi. Dengan kekuatan yang terbatas, kelompok radikal yang eksis di Poso ini kemudian melakukan aksinya. Temuan pada kasus penggerebekan terduga teroris di Desa Kalora, Poso Pesisir Utara pada 31 Oktober 2012, seorang yang menjadi target polisi tewas tertembak dan 5 orang lainnya ditangkap. "Identitas dari keenam orang tersebut menunjukkan kalau mereka bukan warga Poso. Ini membuktikan ada perpaduan antara faktor internal bekas kelompok-kelompok Poso dan kekuatan luar," ujarnya.(*)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 632 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org