Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Penegakan HAM belum Prioritas

Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 09 Desember 2012

JAKARTA--MICOM: Penegakkan hak asasi manusia (HAM) belum menjadi prioritas pemerintahan Presiden Bambang Yudhoyono. Dalam catatan KontraS sepanjang 2012, meski sudah meratifikasi tiga instrumen HAM internasional, pemerintah terkesan belum memiliki agenda yang jelas dan transparan. Khususnya jaminan perlindungan hak-hak sipil dan politik di masa depan.

Hal itu diungkapan oleh Deputi I Koordinator Komisi Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sri Suparyati. Tiga instrumen yang ia maksud adalah, konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja Migran dan anggota keluarganya, serta dua protokol opsional konvensi anak yang terdiri dari protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, kemudian protokol penjualan, prostitusi dan pornografi anak.

"Karena sepanjang 2012 beberapa kasus HAM yang serius dan menonjol akibat masih diterapkannya kebijakan represif yang telah banyak membatasi hak-hak rakyat," ujarnya di Jakarta, Sabtu kemarin (8/12).

Tak hanya itu, sambung Sri, pengabaian dan pembiaran potensi kekerasan, serta masih digunakannya pendekatan keamanan tinggi di beberapa wilayah sensitif masih belum mengalami perubahan fundamental.

"Parahnya lagi ada kecenderungan untuk melegalisasikan praktik ototarian dan kesewenangan gaya baru yang berpeluang digunakan dalam agenda Pemilu 2014," ujarnya.

Menurut catatan KontraS, ada enam daftar persoalan yang mengancam kebebasan HAM selama periode 2012. Pertama, meluasnya konflik sosial dan ketiadaan jaminan rasa aman warga. Ketegangan konflik tak lagi didominasi "area merah" seperti Aceh, Papua, Poso dan Ambon. "Muncul konflik komunal yang terjadi di Lampung, Kutai Barat, ataupun Sigi," kata Puri Kencana, peneliti KontraS.

Kedua, minimnya jaminan perlindungan kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah yang banyak menerpa kelompok minoritas. Ketiga, potensi ancaman kriminalisasi warga melalui ruang legalisasi keamanan.

Ancaman itu, jelas Puri, ditujukkan dengan pengesahan UU 17/2011 tentang Intelijen Negara serta UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Keempat, proyek antiteror yang tak pro-HAM yan terjadi di sejumlah daerah seperti Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ataupun Bali, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Kemudian kelima, absennya kriminalisasi terhadap kejahatan penyiksaan dan kesewenang-wenangan lainnya. Keenam, lambannya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti peristiwa 1965 dan penghilangan paksa selama kurun 1997-1998. (PL/X-13)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 562 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org