Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Pertanyakan Kelanjutan KKP RI-Timor Leste

Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Desember 2012

JAKARTA--MICOM: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyurati Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk menanyakan perkembangan implementasi rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste.

"Melalui surat ini, Kontras bermaksud mengajukan permintaan informasi kepada Menkopolhukam perihal rencana aksi implementasi rekomendasi KKP Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste," kata Wakil I Koordinator Badan Pekerja Kontras Sri Suparyati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (10/12).

Menurut Sri, rekomendasi KKP penting untuk dijalankan dalam rangka menjamin keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Leste pada periode menjelang, semasa, dan sesudah jajak pendapat di bekas Provinsi Timor-Timur pada 1999.

Ia memaparkan, KKP menyerahkan laporan akhir kepada Kepala Negara/Pemerintah Indonesia dan Kepala Negara/Pemerintahan Republik Timor Leste pada 15 Juli 2008. Di dalam pernyataan bersama kedua negara, ujar dia, disampaikan telah menerima keseluruhan isi dan rekomendasi yang terkandung dalam laporan akhir KKP dan bertekad untuk melaksanakan rekomendasi melalui sebuah rencana aksi.

"Kami menyambut baik atas dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 72 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi KKP yang ditandatangani oleh Presiden RI pada 6 Oktober 2011," katanya.

Ia juga menuturkan, sebagaimana tercantum di dalam Perpres tersebut, pada pasal 5 ayat (2) disebutkan "Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi secara nasional, menyelenggarakan rapat koordinasi baik secara reguler maupun sesuai kebutuhan dan melaporkan kepada Presiden RI paling tidak 1 kali dalam satu tahun."

Selain itu, disebutkan pula bahwa Menkopolhukam membentuk Kelompok Kerja Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi KKP. "Mengacu pada hal tersebut, penting bagi kami untuk mengetahui informasi terkait sejauh mana pelaksanaan rencana aksi implementasi rekomendasi KKP tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, permintaan informasi itu juga telah menjadi bagian erat dari pemenuhan aspek akuntabilitas dan transparansi publik. (Ant/OL-04)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,260 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org