Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Munir Dinilai Pantas Jadi Pahlawan Nasional

Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 03 Desember 2012

TEMPO.CO, Malang - Ketua Setara Institute yang juga pegiat di Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Hendardi mengatakan pejuang hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib alias Munir layak dijadikan pahlawan kendati tanpa harus diakui oleh pemerintah.

"Lewat acara seperti ini sebenarnya Munir pun sudah diakui publik sebagai pahlawan," kata Hendardi kepada wartawan di sela acara pentas seni-budaya bertajuk "Menafsir Munir Melawan Lupa" di Alun-alun Kota Batu, Jawa Timur, Senin, 3 Desember 2012. Sahabat Munir mengingatkan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas penuntasan kasus pembunuhan Munir.

Acara itu ditujukan untuk memperingati ulang tahun ke-47 pada 8 Desember nanti dan sekaligus memperingati sewindu kematian Munir. Acara yang berlangsung sejak kemarin itu dihadiri para sahabat Munir dari kalangan seniman dan budayawan, akademisi, aktivis buruh dan aktivis mahasiswa, juga Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin.

Seniman Djaduk Ferianto pun menyebut Munir sebagai pahlawan kemanusiaan, pembela HAM semua manusia Indonesia dari suku, agama, ras, dan golongan apa pun. Tanpa diakui negara, kepahlawanan Munir sudah diakui rakyat, khususnya oleh rakyat tertindas dan seluruh korban kekerasan.

Hal senada disampaikan Goenawan Mohamad. Menurut pendiri majalah Tempo ini, jasa dan ketokohan Munir sudah melebihi skala nasional. Munir sudah sangat dikenal oleh kalangan aktivis HAM internasional. Bila Munir masih hidup, Goenawan yakin Munir bisa mendapat Nobel Perdamaian.

Bahkan, Lukman Hakim Saifuddin lebih tegas mendukung pemberian gelar pahlawan nasional bagi Munir. "Seperti yang dikatakan Pak Goenawan Mohamad bahwa Munir sudah jadi tokoh nasional dan internasional. Maka, sudah selayaknya bila negara mengapresiasi secara resmi keberadaan Munir yang semasa hidupnya dengan memberi gelar pahlawan nasional," kata politikus dari Partai Persatuan Pembangunan itu.

Menurut Lukman, bagi para sahabat Munir, khususnya dari kalangan aktivis, gelar pahlawan tidak terlalu penting. Ia pun yakin betul Munir tidak membutuhkan gelar pahlawan karena Munir seseorang yang sangat ikhlas dan sederhana selama hidupnya.

Namun, Lukman menukas, gelar pahlawan untuk tokoh sekaliber Munir tetap saja penting bukan semata-mata sebagai wujud pengakuan negara kepada seorang warga negaranya yang telah begitu banyak bersumbangsih bagi perlindungan dan kemajuan HAM dan demokrasi, melainkan agar menjadi pelajaran penting bagi generasi penerus agar mereka selalu mengenang, meneruskan, dan mengembangkan cita-cita Munir. Tindak dan nilai kepahlawanan Munir sudah terbukti.

Menurut dia, Munir tidak sekadar pahlawan orang-orang hilang, tidak sekadar pahlawan bagi mereka yang HAM-nya terpasung atau tertindas, tapi Munir adalah pahlawan kemanusiaan. "Sudah sepantasnya beliau dinobatkan oleh negara sebagai pahlawan nasional," kata dia.

Lukman mendorong agar seluruh sahabat Munir untuk bersama-sama dengan dirinya mewujudkan hal itu dengan mengusulkan Munir sebagai pahlawan nasional menurut mekanisme atau prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Selain itu, Lukman juga mengajak seluruh sahabat Munir dan orang-orang yang mengakui kepahlawanan Munir untuk terus menagih janji pemerintah mengungkap tuntas kasus kematian Munir.



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,503 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org