Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Mengundurkan Diri, Ini Rekam Jejak Hakim Achmad Yamanie

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 November 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Agung Achmad Yamanie (68) memutuskan untuk mengundurkan diri dengan alasan menderita sakit sinusitis, vertigo, dan mag. Permohonan pengunduran diri Yamanie diterima Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali pada 14 November 2012.

Pengunduran diri Yamanie menimbulkan banyak pertanyaan karena dia bersama Imron Anwari dan Nyak Pha sedang dalam pemeriksaan terkait putusan peninjauan kembali yang menganulir hukuman mati pemilik pabrik narkoba, Hanky Gunawan, menjadi hukuman 15 tahun. Putusan itu dinilai tidak lazim karena putusan PK hanya bisa menerima atau menolak.

Koordinator KontraS Haris Azhar menilai, keputusan Yamanie untuk mengundurkan diri pastilah menimbulkan pertanyaan. Sebab, Yamanie juga baru saja memberikan keputusan-keputusan yang janggal. "Momentumnya saat ini aneh. Meskipun dia punya alasan. Aneh karena setelah membuat keputusan-keputusan yang janggal," terang Koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi, Sabtu (17/11/2012).

Dalam catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Yamanie bersama Andi Abu Ayyub Saleh dan M. Zaharuddin Utama juga menolak kasasi yang diajukan terdakwa kasus pembunuhan Sun An dan Ang Ho. Dua terdakwa itu menganggap ada rekayasa kasus oleh polisi sehingga dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap pengusaha Kho Wie To (34) dan istrinya, Lim Chi Chi alias Dora Halim (30), di Kelurahan Durian, Medan Timur, Medan, pada 29 Maret 2011. Mereka dipaksa mengaku menjadi pelaku pembunuhan. Namun, kasasi keduanya ditolak majelis hakim Mahkamah Agung yang dipimpin Achmad Yamanie saat itu.

Amar putusan yang ditetapkan pada 18 Oktober 2012 itu membuat Sun An dan Ang Ho tetap menerima vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan. Kuasa hukum keduanya yakni Edwin Partogi mengatakan kasasi tersebut diajukan ke MA 19 September 2012. Berkas perkara didistribusikan pada tiga hakim agung MA dan dalam kurun waktu sebulan telah diputus.

Menurut Edwin putusan MA tersebut sangat cepat sementara masih ada perkara lain yang belum diputus MA dalam dua tahun terakhir. Edwin pun melihat keganjilan pada putusan tersebut. Atas hal itu, ia pun telah melaporkannya pada Komisi Yudisial.

"Pihak MA tidak dapat menjelaskan ketidaklengkapan info perkara ini. Baru pada pukul 17.00 di hari yang sama informasi ini telah dilengkapi," terang Edwin yang ditemui di kantor KontraS beberapa waktu lalu.

Kemudian, Yamanie juga pernah memvonis bebas bandar narkoba, Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-long dari hukuman 17 tahun menjadi bebas pada tahun 2010. Selain itu, ia juga memvonis Eggy Sudjana 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan dalam perkara tindak pidana penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden. Beberapa keputusan Yamanie itu sempat menimbulkan kontroversial.

Menurut Haris, pengunduran diri Achmad harus dipertimbangkan, khususnya oleh Komisi Yudisial. Lembaga hukum terkait seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta "Kemunduran dia harus jadi momentum buat pihak-pihak tertentu untuk membongkar kiprahnya, seperti KY, KPK atau Kepolisian," ujarnya.

Sebelumnya, Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan, hakim agung bisa saja mundur dengan alasan sakit jika sakitnya itu terus-menerus selama tiga bulan. "Pimpinan MA harus menyampaikan ke masyarakat penyebab mundurnya Yamanie sebagai bentuk transparansi informasi agar masyarakat tak berspekulasi," katanya.

Di samping itu, menurut Ketua Bidang Investigasi dan Pengawasan Hakim Komisi Yudisial Suparman Marzuki, jika pengunduran diri dikabulkan, Yamanie tidak dapat dikenai sanksi jika terbukti melanggar kode etik.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,107 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org