Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hukum Pelanggar HAM

Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Selasa, 20 November 2012

Jakarta, Kompas - Aktivis hak asasi manusia yang juga Direktur Vive Zene (lembaga advokasi korban Perang Bosnia Herzegovina) Jasna Zesevic mendesak Pemerintah Indonesia menghukum pelanggar HAM masa lalu dan menempatkan keadilan kepada hak-hak korban.

Desakan tersebut disampaikan Jasna dalam jumpa pers di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Senin (19/11). Desakan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus masa lalu dengan menempatkan keadilan kepada hak-hak korban akan dilakukan dengan mendatangi kantor-kantor pemerintah.

"Saya membagikan pengalaman advokasi korban perempuan dan anak dalam Perang Balkan di Bosnia. Pendampingan hingga Mahkamah Internasional di Den Haag," kata Jasna.

Jasna juga akan memberikan kuliah umum di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Selasa ini. Dalam kunjungan sepekan di Indonesia dan akan mendatangi kantor-kantor Pemerintah Indonesia, Jasna akan disertai beberapa korban pelanggaran HAM. Mereka adalah Maria Madalena dos Santos Fatima, pemimpin komunitas korban di Distrik Baucau, Timor Leste, korban militer Indonesia; dan Saburan dari Aceh yang menjadi korban peristiwa Jambo Keupok tahun 2003.

Terkait aksi ini, Koordinator Kontras Haris Azhar mengemukakan, hal tersebut sebagai bagian dari rangkaian acara memperingati Hari Anti-impunitas Internasional yang diperingati seluruh komunitas internasional pada 23 November 2012.

Rangkaian kegiatan itu antara lain temu solidaritas korban, mendatangi beberapa pejabat negara yang relevan dengan masalah impunitas (kejahatan tanpa hukuman), dan beberapa kegiatan publik lainnya.

Ingatkan negara

Menurut Haris, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari upaya mengingatkan kembali kepada negara untuk menyelesaikan kasus masa lalu yang tidak kunjung terselesaikan.

Sebelum jumpa pers, Jasna bertemu korban kekerasan tahun 1965, kasus Tanjung Priok, dan kerusuhan Mei 1998.

"Di beberapa tempat, di mana pelanggaran berat HAM terjadi, keadilan tampak menjadi barang mewah bagi para korban," ujar Haris.

Indonesia yang disanjung-sanjung karena kisah suksesnya dalam transisi demokrasi menjadi salah satu contoh tentang impunitas. Hingga kini, keadilan tidak hadir meski puluhan tahun jumlah korban jatuh luar biasa dan terentang dari Aceh hingga Papua (juga termasuk Timor Timur); dari komunitas "kiri" tahun 1965; hingga persekusi terhadap kelompok ekstrem "kanan" pada peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dan Talangsari, Lampung, tahun 1989.

Pelanggaran HAM berat itu terjadi karena konteks politik yang berbeda-beda. Selain untuk menghabisi ideologi yang dianggap "jahat" atau kelompok "separatis", narasi yang hendak ditegakkan tetap sama. Korban menjalani kehidupan traumatis karena upaya pemulihan negara sama sekali tidak berkontribusi memadai bagi pemulihan hak-hak mereka.

Meski nyaris tak ada akuntabilitas negara untuk memulihkan hak-hak korban, beberapa korban terus mencari keadilan dan bertransformasi menjadi pembela HAM. Mereka berjuang bukan hanya bagi diri mereka, tetapi juga untuk kebaikan publik yang lebih luas. (ONG)



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,334 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org