Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Deklarasi Korban Pelanggaran HAM Indonesia; Kami Tidak Pernah Lupa dan Selalu Ingat Negara Belum Menuntaskan Tanggung Jawabnya!

Tgl terbit: Selasa, 28 Agustus 2007

Deklarasi Korban Pelanggaran HAM Indonesia;
Kami Tidak Pernah Lupa dan Selalu Ingat Negara Belum Menuntaskan Tanggung Jawabnya!

Tidak ada prestasi yang mengesankan dari berlalunya rezim-rezim pemerintahan di negeri ini dari kacamata para korban pelanggaran HAM. Nyawa manusia tidak dihargai sebagaimana mestinya, penegakan hukum masih bersifat selektif-belum menjangkau mereka yang memainkan politik kekuasaan, negara begitu bebal ketika publik menagih pertanggungjawabannya, dan penguasa juga tidak sadar dengan membiarkan bebas mereka yang harus berhadapan dengan hukum, di masa depan tidak ada jaminan sistem hukum akan adil. Masalah inilah yang selalu membuat kami, para korban pelanggaran HAM, terus berkumpul dan terus mensuarakan hak-hak kami. Dengan mengingat korban, kita menolak lupa bahwa negeri kita masih punya masalah besar; negara mengingkari fungsi dasarnya, pelayan bagi rakyatnya. Negara masih terus mengingkari kewajibannya, menyajikan keadilan bagi rakyatnya, sang korban pelanggaran HAM.

Berbagai upaya strategis yang diambil oleh Pemeritah RI dalam diplomasi internasional seperti menjadi anggota Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB menjadi sesuatu yang ironis. Pernyataan komitmen diplomasi internasional tidak dibarengi oleh implementasi konkrit di tingkat domestik. Kami tidak akan pernah lupa bagaimana pembunuhan massal jutaan orang dan diskriminasi sistematis pasca runtuhnya Orde Lama tidak juga diakui oleh negara, demikian pula yang terjadi di Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari (1989). Para korban tidak juga mendapat pemulihan ekonomi, sosial, dan politik yang memadai. Kami juga akan terus mempertanyakan apa yang negara lakukan untuk mereka yang dihilangkan pada masa pergolakan politik 1997-1998 yang berujung pada peristiwa Mei 1998 berdarah.  Hal yang sama juga terus menerus dipertanyakan oleh korban dan publik di wilayah konflik seperti Aceh, Poso, dan Papua.

Dalam pandangan kami, masyarakat dan negara yang bermoral hanya bisa jika negara mempertanggungjawabkan kejahatan serius masa lalu, sebagai sebuah prasyarat untuk keadilan. Keadilan otentik tidak dapat dicapai terkecuali mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan itu, dihukum di pengadilan yang kompeten dan adil. Tanggung jawab pemenuhan HAM oleh negara tidak cukup dengan hanya menandatangani suatu instrumen HAM internasional. Pemenuhan dan perlindungan HAM baru bermakna bila para korban bisa menikmati hak-haknya; hak atas kebenaran segala kejadian yang membuatnya menjadi korban, hak atas keadilan bagi penegakan hukum yang otentik, dan hak untuk dipulihkan atas segala kerugian yang telah dideritanya.

Hari ini, kami mendeklarasikan lagi tekad dan semangat korban yang tidak akan pernah lupa atas apa yang pernah dialaminya dan terus mengingatkan satu sama lain, dan juga mengingatkan kepada publik bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi sejauh negara belum juga memenuhi tanggung jawabnya!

Jakarta, 28 Agustus 2007

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Indonesia



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,644 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org