Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Korban Desak Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Sumber: SUARAINFORMASION.BLOGSPOT.COM | Tgl terbit: Selasa, 20 November 2012

Menjelang peringatan Hari Anti Impunitas Internasional yang jatuh pada 23 November, korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) beserta keluarga dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam keterangan pers di kantor Kontras, Jakarta, Senin (19/11), korban peristiwa 1965/1966, Bedjo Untung mengatakan hingga kini keadilan belum juga dirasakan oleh para korban, termasuk korban penghukuman secara sistematis pada mereka yang diduga sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa 1965/1966.
Pelaku-pelaku kejahatan dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu, tambah Bedjo, juga banyak yang belum ditindak atau diproses hukum.

Para korban, tambahnya, masih mengalami trauma karena upaya pemulihan negara sama sekali tidak berkontribusi memadai bagi pemulihan hak-hak mereka.

"Presiden SBY harus segera minta maaf. Bahwa apa yang digembar gemborkan negara Indonesia, seolah-olah Indonesia negara yang menghormati hak asasi manusia dan juga demokrasi ternyata nol. Di Indonesia ini sangat-sangat kebal hukum, kalau pelakunya militer itu seolah tidak tersentuh," ujar Bedjo.

Dalam memperingati Hari Anti Impunitas Internasional, KontraS bersama Amnesty internasional menyelenggarakan "sepekan melawan impunitas" pada 19-25 November, dengan kegiatan seperti lokakarya dan kuliah public, serta kunjungan kepada sejumlah pejabat seperti Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

Menurut Sri kegiatan ini guna mendorong akuntabilitas hukum negara atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Keberhasilan demokrasi, tambah Sri, tidak mungkin terjadi tanpa adanya pertanggungjawaban masa lalu dan pengabaikan akan bisa menjadi ancaman potesial ke depan.

"Tujuannya adalah mereka juga ingin memberikan support kepada keluarga dan juga korban pelanggaran HAM di Indonesia khususnya kasus masa lalu. Dan juga ingin menekan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan satu bentuk penyelesaian kepada para korban kasus-kasus masa lalu di Indonesia," ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, aktivis HAM dari Bosnia Herzegovina, Jasna Zecevik dan juga pemimpin komunitas korban di Distrik Baucau, Timor Leste Maria Madalena dos Santos Fatima.

Zecevik, yang merupakan presiden Vibe Zene Center for Therapy and Rehabilitation, atau LSM yang bekerja untuk korban kejahatan serius HAM di Balkan, menyatakan pemerintah Indonesia harus mengakui telah terjadinya pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, trauma para korban pelanggaran HAM masa lalu harus disembuhkan

"Sebagian besar masyarakat sudah menderita atas pelanggaran yang terjadi di masa lalu, maka proses penyembuhannya memerlukan adanya pengakuan terhadap yang terjadi ini. Dan trauma itu harus memang disembuhkan, tidak bisa dianggap lalu begitu saja. Kita bisa melakukan rekonsiliasi tetapi kalau trauma itu tidak disembuhkan atau tidak ditanggapi dengan benar-benar pengakuan terhadap apa yang sudah terjadi, maka tidak akan sembuh," ujarnya.

Sebelumnya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun konsep penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara moral dan politik.

"Bidang hukum akan berjalan terus. Bidang presiden adalah bidang politik atau non hukum akan melaksanakan tugasnya itu sesuai kewenangan Presiden," ujar Albert.



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,363 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org