Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Kejagung Tidak Paham Pengadilan HAM

Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 November 2012

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan(Kontras) menilai Kejaksaan Agung tidak memahami esensi penyelidikan dan kompetensi absolut pengadilan HAM. Hal tersebut dikatakan Koordinator Kontras, Haris Azhar terkait sikap korps Adhyaksa yang mengembalikan berkas penyelidikan perkara peristiwa 65 dan penembakan misterius.

"Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 menyebutkan bahwa penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung dan pasal 43 ayat (1) menyebutkan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diputus oleh pengadilan HAM ad hoc," kata Haris di kantornya di Jakarta, Kamis(15/11/2012).

Mengenai adanya pembentukan pengadilan ad hoc dibutuhkan terlebih dahulu untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum kemunculan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000.

Terhadap hal tersebut Kontras mengatakan memang benar diperlukan pembentukan pengadilan ad hoc, namun tidak benar dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus menunggu dibentuknya pengadilan ad hoc lebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan putusan MK dalam perkara nomor 18/PUU-V/2007 atas permohonan uji materil terhadap pasal dan penjelasan pasal 43 (2) Undang-undang Nomor 26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat 2 tetap berlaku dan menjelaskan bahwa, dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM dan ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi berwenang, dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

"Jadi seharusnya Jaksa Agung dapat melakukan penyidikan tanpa harus menunggu terbentuknya pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu," katanya.

Alasan berikutnya yang dikemukakan kejaksaan agung adalah hasil penyelidikannya belum lengkap. Menurut Kontras, Komnas HAM hanya berwenang memanggil saksi untuk dimintai dan didengar keterangannya, dan memanggil pihak terkait memberi keterangan tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai aslinya.

"Selain itu sulit bagi Komnas HAM untuk memanggil saksi baik militer maupun polisi yang sudah jelas menolak. Justru Jaksa Agung harus bertindak atas penolakan itu, dengan memberi perintah tertulis kepada penyelidik Komnas HAM,"kata Haris.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 457 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org