Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Keberatan atas Pembekuan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 November 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) beserta korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM mengaku keberatan terhadap alasan pengembalian berkas penyelidikan peristiwa 1965-1966 dan pembunuhan misterius (Petrus) oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM. Mereka menilai hal tersebut adalah modus Kejaksaan Agung untuk membekukan perkara pelanggaran HAM berat.

"Tindakan ini sebuah pelepasan dari tanggung jawab penegakkan hukum. Tindakan itu patut dilihat sebagai sebuah modus pembekuan perkara pelanggaran HAM berat," ujar korban pelanggaran HAM 65 Bejo Untung di kantor Kontras, Jakarta, Kamis (15/11/2012).

Menurutnya, Kejagung selalu memberikan alasan yang sama selama 9 tahun sejak tahun 2002. Jaksa Agung Basrief Arief sebelumnya mengatakan, kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 tidak memiliki landasan hukum dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dan pembentukan pengadilan HAM ad hoc diperlukan lebih dulu untuk kasus pelanggaran HAM.

Kemudian Jaksa Agung menilai hasil penyelidikan belum lengkap, baik dari bukti maupun keterangan saksi. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto juga mengaku kesulitan menyelidiki peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun silam itu.

"Kasus ini sudah lama sekali dan tidak gampang menyelidiki. Ternyata hasil penyelidikan masih kurang sehingga itu dikembalikan," terangnya beberapa waktu lalu.

Pengembalian berkas tersebut dinilai sebagai upaya untuk tidak melakukan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat. Hal itu pernah terjadi pada peristiwa Mei 1998 hingga kasus Talangsari.

"Modus ini semakin kuat karena otoritas politik terkait seperti Presiden dan DPR juga ingkar terhadap persoalan ini, sementara itu korban tetap menanti di tengah ketidakpastian hukum," terang Bejo.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 364 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org