Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bantuan Dihentikan, Pengungsi Syiah Berpuasa

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 November 2012

SURABAYA, KOMPAS.com - Bantuan makanan dan minuman untuk pengungsi warga Syiah di GOR Sampang, Jawa Timur, dihentikan sejak awal bulan November. Akibatnya pengungsi sebagian terpaksa berpuasa.

Kebijakan itu dikecam Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya. Menurut KontraS, tindakan pemerintah dalam menghentikan pasokan bantuan makan dan minum untuk pengungsi Syiah di GOR Sampang melanggar hak asasi manusia (HAM). Minimnya anggaran dinilai bukanlah alasan yang masuk akal. Pemerintah setempat dinilai hanya tidak memiliki niat baik dalam menyelesaikan konflik Syiah.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Andy Irfan menjelaskan, jika pemerintah bertindak serius dalam melakukan resolusi konflik Syiah, maka akan disusun kebijakan khusus untuk menangani masalah minimnya anggaran untuk pengungsi Syiah.

"Ini hanya masalah iitikad pemerintah menyelesaikan konflik saja, bukan masalah anggaran," katanya, Rabu (7/11/2012).

Menurut Andy, sudah seringkali pihaknya dan elemen masyarakat sipil memberikan masukan dan evaluasi kepada pemerintah, agar lebih berkomitmen dalam menangani kasus ini dengan mengedepankan perlindungan dan keadilan bagi korban sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan Konstitusi RI.

"Akan tetapi tampaknya masukan dan evaluasi tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh pemerintah," terangnya.

Akibat berhentinya suplai makanan itu, pengungsi sampai-sampai memilih untuk berpuasa. Mereka berpuasa untuk berdoa kepada Allah SWT semoga pemerintah dan seluruh pihak yang selama ini menindas dan mengambil hak mereka secara dhalim segera mendapatkan petunjuk dari Allah untuk kembali bersikap adil.

Dalam konteks ini, KontraS mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi atas tata kelola anggaran untuk pengungsi Syiah. "Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan anggaran yang dapat diaplikasi secara efektif, dan akuntabel dalam penanganan kasus sampang sehingga hak-hak korban tidak terabaikan. KontraS menilai kebijakan anggaran yang diterapkan pemerintah dalam penanganan pengungsi berpotensi mengorbankan hak-hak korban," pungkasnya.

Puluhan pengikut Syiah terpaksa mengungsi ke GOR Sampang semenjak meletus aksi kerusuhan disertai pembakaran pemukiman warga pengikut Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Juli lalu.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 798 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org