Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Jaringan Teroris Poso Terorganisir dari Luar Daerah

Sumber: LAZUARDIBIRU.COM | Tgl terbit: Senin, 05 November 2012

Belakangan ini Poso kembali bergolak. Aksi teror dan kekerasan yang marak terjadi di daerah itu diduga dilakukan oleh kelompok teroris. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap terduga teroris di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah tersebut.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Dewa Parsana menyatakan, sejauh ini pihaknya sudah menangkap sembilan terduga teroris, dua di antaranya tewas dalam baku tembak. Dewa menjelaskan, pengejaran dan penangkapan dilakukan untuk menutup ruang gerak serta memutus mata rantai aksi teror dan kekerasan yang marak terjadi di Poso belakangan ini.

"Dari keterangan terduga teroris yang telah ditangkap, polisi sudah mengetahui identitas lainnya. Meski polisi masih kesulitan memastikan berapa jumlah anggota kelompok tersebut," ungkapnya, seperti dilansir Okezone.com, 5/11/2012.

Selain terpencar di berbagai lokasi, mereka juga diduga bersembunyi di Gunung Biru di Dusun Tamanjeka. Untuk menangkap mereka membutuhkan waktu lama. Terlebih, saat ini polisi juga harus fokus mengamankan acara nasional, yakni Festival Danau Poso yang dibuka pada 3 November lalu di Tentena.

Dia mengimbau masyarakat Poso untuk tetap tenang dan memercayakan keamanan dan penegakan hukum kepada polisi.

Dalam pantauan dan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ada beberapa fakta yang bisa ditarik menjadi kesimpulan dari peristiwa-peristiwa kekerasan dan teror yang kembali muncul.

"Kesimpulan pertama adalah persoalan-persoalan yang menjadi ikutan dari proyek pasca konflik, kedua adalah evolusi jaringan terorisme, dan ketiga adalah persoalan kebijakan penanganan terorisme di Poso," demikian kesimpulan yang dilansir website resmi KontraS, 4/11/2012.

Menurut catatan KontraS, pemerintah belum menemukan pendekatan yang tepat bagi korban konflik di Poso. Korban dan keluarga konflik yang masih merasakan trauma dan dendam belum berhasil dipulihkan melalui program-program pemerintah. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok teror untuk memanfaatkan situasi tersebut.

"Pemerintah gagal melakukan pendekatan ke masyarakat korban konflik, akibatnya mereka yang kemudian menjadi radikal ini dikelola oleh kelompok-kelompok yang terorganisir dari luar Poso," demikian catatan KontraS.

Saat konflik masih terjadi, menurut KontraS, mereka di bekali latihan militer dan doktrin ajaran yang keras. Bagi mereka, korban konflik yang dendam menganggap dukungan ini mampu mewujudkan keadilan untuk anggota keluarganya yang terbunuh saat konflik. Namun juga beberapa diantaranya terus mengikuti agenda-agenda dari organisasi di mana mereka terhimpun.

Temuan pada kasus penggerebekan terduga teroris di Desa Kalora, Poso Pesisir Utara pada 31 Oktober 2012, seorang yang menjadi target polisi tewas tertembak dan 5 orang lainnya di tangkap. Identitas dari ke-enam orang tersebut menunjukkan kalau mereka bukan warga Poso. hal ini menunjukkan kalau kelompok radikal yang ada di Poso sulit melakukan pengembangan kader/anggota.[Az]



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 785 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org