Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
AJI Desak Kasus Kekerasan Wartawan Dituntaskan

Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2012

Metrotvnews.com, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak pemerintah dan jajaran aparat serius menuntaskan kasus kekerasan terhadap wartawan saat peliputan jatuhnya pesawat tempur jenis Hawk 200 milik TNI AU di Pekanbaru, Selasa(16/10).

Anggota Divisi Advokasi AJI Iman Nugroho di Jakarta, Rabu (31/10) mengatakan, rekan AJI di daerah akan mengadakan aksi untu mendesak pemerintah menuntaskan kasus kekerasan secara hukum terhadap wartawan "Besok di Jakarta, akan dipusatkan di Kemhan (Kementerian Pertahanan,-red), sementara di puluhan kota lainnya di daerah di tempat-tempat strategis," ujarnya.

Iman mengatakan aksi ini merupakan akumulasi rasa jengah organisasi wartawan terhadap pengusutuan kasus kekerasan yang mereka nilai berlarut-larut.

Dia heran, kasus ini begitu banyak mendapat atensi dari kelompok masyarakat, tapi tetap saja penuntasan hukumnya tidak transparan dan belum menyentuh rasa keadilan.

"Barang bukti sudah jelas, ada rekaman video yang meperlihatkan wartawan dipukul oleh oknum TNI, tapi hingga sekarang sanksi untuk oknum TNI itu belum tegas," kata Iman.

AJI juga akan mengupayakan kasus tersebut diangkat menjadi isu jurnalisme di dunia internasional. "Kami juga meminta solidaritas organisasi wartawan terus berlangsung tidak hanya sampai disini," katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (16/10) sejumlah wartawan yang akan mengambil gambar di lokasi jatuhnya pesawat tempur jenis Hawk 200 milik TNI AU dihalangi dan dilarang meliput oleh oknum anggota kesatuan tersebut. Selain menerima kekerasan fisik, Rian FB Anggoro (pewarta Kantor Berita Antara), Didik Herwanto (Riau Pos) dan Fakhri Robianto (Riau TV) juga mendapat ancaman verbal dan perampasan alat peliputan Beberapa organisasi mendorong kasus ini agar ditangani dengan hukum pidana karena dinilai telah melanggar pasal 351 dan 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan.

"Oknum TNI AU itu sedikitnya telah melanggar beberapa pasal UUD dan UU seperti salah satunya pasal 351 dan 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan", kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, beberapa organisasi seperti AJI, PFI, Kontras, IJTV dan lainnya akan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Panglima TNI Agus Suhartono untuk segera menuntaskan kasus ini.(Ant/TII)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 497 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org