Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Banyak Cacat Hukum di Kasus Sun Ang dan Ang Ho

Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 Oktober 2012

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) masih terus mendalami kasus dugaan rekayasa hukum yang menimpa Sun Ang dan Ang Ho.

Mereka divonis hukuman mati atas dakwaan pembunuhan senjata api terhadap sepasang suami istri di Medan tahun lalu. Padahal bukan mereka pelakunya.

"Eksekutor enggak ada, saksi enggak ada, bukti enggak ada, motor yang dipakai saat kejadian enggak ada, pistol juga enggak ada. Langsung didakwa pengadilan negeri seumur hidup," ungkap Edwin Partogi, koordinator Kebijakan Publik Kontras, seusai menyambangi kantor Wantimpres, Jakarta, Selasa (23/10).

Menurut Edwin, banyak kecacatan hukum terjadi karena bukti kasus itu hanya berdasarkan berita acara penyidikan (BAP) dan adanya pelanggaran HAM atas tindak kekerasan yang dilakukan aparat polisi terhadap mereka.

Keduanya diduga mengalami proses cacat hukum dan kini telah lebih dari satu tahun lamanya mendekam di Rutan Negara Kelas 1 Medan, Sumatra Utara.

"Sekarang jadi terdakwa dengan vonis penjara seumur hidup oleh hakim. Saat ini sedang proses kasasi," ujar Edwin.

Edwin menyatakan, proses hukum hanya berdasarkan BAP yang didesain dan direkayasa kemudian kedua terdakwa dipaksa tanda tangan serta mengakui melakukan pembunuhan.

"Itu (BAP) jadi dasar yang membuat vonis seumur hidup. Hampir tidak ada saksi yang memberatkan keduanya sebagai otak pembunuhan," ujarnya.

Pendiri Kontras itu mengatakan kasus tersebut mengandung banyak rekayasa hukum dan penyalahgunaan wewenang hukum. Dua korban itu tidak mendapat keadilan hukum dan sudah dilakukan hingga ke Komnas HAM.

"Ditangkap tanpa surat penangkapan. Empat orang diduga eksekutor dan sampai sekarang tidak ditangkap," ungkapnya.

Kontras dan kedua istri terdakwa, Sumiati dan Sia Kim Tui, meminta dukungan kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Albert Hasibuan, agar ikut serta melakukan pemeriksaan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

"Pak Albert menyatakan akan terus mencoba upaya terbaik untuk Sun Ang dan Ang Ho," ujar Edwin.

Sementara perancang atau pelaku sebenarnya sampai saat ini tidak tersentuh oleh hukum di pengadilan negeri Sumatra Utara.

"Dengan bukti yang dipaksakan. Mereka ini disiksa. Kami berharap agar Wantimpres mempelajari berkas yang kami ajukan dan mengoordinasikan dengan instransi lain," ungkapnya.

Setelah menemui Albert Hasibuan, dirinya mengatakan harapan besar kepada pihak-pihak terkait untuk mencari jalan terbaik penyelesaian kasus ini.

"Tidak ada upaya dari penyidik untuk mencari tahu kebenarannya. Memang sudah ditargetkan kedua orang ini sebagai otak pembunuhan, tetapi otak di lapangan tidak pernah tahu," kata Edwin menyayangkan.

Sampai sekarang Kontras menyatakan belum ada kejelasan bukti dan saksi yang bisa menghubungkan ada keterkaitan terdakwa dengan pembunuhan pemilik gudang penitipan kapal PT Putra Berombang Perkasa itu.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,322 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org