Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU Kamnas Hampir Tenggelam

Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Oktober 2012

JAKARTA, Jaringnews.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dalam Panitia Khusus saat ini tidak lagi terjadi dalam lintas fraksi DPR, tapi sudah menjadi bahan tarik menarik antar komisi I dan komisi III di DPR.

Demikian dikatakan wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso tentang perkembangan pembahasan RUU Kamnas.

Dia menyebut, tarik menarik antar komisi dalam pembahasan pansus RUU Kamnas tidak sedahsyat tarik menarik terhadap kewenangan penuntutan dan penyadapan dalam pembahasan RUU KPK. Sehingga pembahasan tersebut dinilai sebaiknya berproses secara alami.

"Tarik menarik bukan lagi pada lintas fraksi, namun ada di tataran komisi. Antara Komisi I dan Komisi III DPR" kata priyo Budi Santoso, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10) malam.

Menurutnya, tarik menarik tidak sedahsyat dari kewenangan KPK dalam hal penyadapan. Karena itu, lebih baik dibiarkan berproses saja.

Priyo menilai Pansus RUU Kamnas sebaiknya tidak menyerah begitu saja dalam pembahasan RUU tersebut, sehingga penjelasan rinci isi substansi dalam draf RUU Kamnas bisa diperoleh.

Ia menilai adanya kontroversi dari pandangan isi substansi draft RUU Kamnas yang dinilai berseberangan dengan ketentuan dalam UU lainnya merupakan penafsiran berbeda DPR semata.

"Pansus jangan tergesa-gesa mengibarkan bendera putih. Lebih baik dicoba dibahas saja dulu. DPR juga sangat mengharapkan ada penjelasan yang sangat rinci mengenai substansi, isi, dan maksud pasal-pasal yang ada di RUU Kamnas," kata Priyo.

Priyo mengungkapkan, adanya bahasa dimana banyak pasal yang telah banyak menabrak pasal-pasal di UU lain, sebenarnya juga tidak demikian. Hal ini terlebih karena DPR memiliki tafsir yang berbeda-beda mengenai substansi pasal di RUU Kamnas.

"Dan RUU Kamnas ini mengapa pemerintah harus memberikan penjelasan yang rinci kepada Pansus, "tukasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,344 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org