Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Komisi Nasional HAM Tidak Punya Kekuatan

Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Oktober 2012

Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu lebih mengintensifkan kerja sama dengan lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat agar hasil kerjanya lebih ditanggapi atau ditindaklanjuti pihak lain. Pasalnya, Komnas HAM tidak punya kekuatan untuk memaksa pihak lain seperti pemerintah agar merespons hasil kerja mereka.

"Selama ini Komnas HAM lebih banyak mengumumkan hasil kerjanya ke media. Langkah itu memang bisa memunculkan wacana di masyarakat, tetapi umumnya tidak ada tindak lanjut secara maksimal dari pihak berwenang atas hasil kerja Komnas HAM," kata anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Rabu (10/10) di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Eva di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi III dengan sejumlah kelompok masyarakat. Rapat tersebut antara lain terkait uji kelayakan dan kepatutan terhadap 30 calon anggota Komnas HAM 2012-2017 yang akan dimulai Komisi III pada Kamis ini dengan meminta para calon membuat makalah. Pada 15-22 Oktober siang hari, Komisi III akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap masing-masing calon.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil mengatakan, pemilihan anggota Komnas HAM periode 2012-2017 akan dilakukan pada 22 Oktober malam hari. Namun, sampai sekarang Komisi III belum menentukan jumlah anggota yang akan dipilih.

"Setelah melihat kualitas setiap calon dalam uji kelayakan dan kepatutan, kami akan rapat untuk menentukan jumlah anggota yang akan dipilih. Setelah itu baru dilakukan pemilihan. Namun, jumlah anggota yang akan dipilih sekitar 5, 7, atau 9 orang," kata Nasir.

Selama kerjanya, Komnas HAM 2007-2012 telah melakukan sejumlah hal. Misalnya, menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di tahun 1965-1966 dan memberikan rekomendasi penyelesaian sejumlah persoalan yang muncul, seperti konflik agraria di berbagai tempat. Namun, sampai saat ini dirasakan belum ada tindak lanjut yang cukup atas sejumlah rekomendasi yang dibuat komisi itu.

"Jika rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM juga diberitahukan ke DPR, desakan yang muncul untuk melaksanakan rekomendasi itu kemungkinan akan lebih kuat. Pasalnya, DPR punya wewenang untuk mengawasi pemerintah," tutur Eva.

Yati Andriani dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan juga berpendapat, Komnas HAM harus lebih bekerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian, wibawa komisi yang amat dihargai di era Orde Baru dan awal reformasi ini dapat dipertahankan. (NWO)



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 373 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org