Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Debat hukuman mati yang tak pernah mati

Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Oktober 2012

Perdebatan mengenai hukuman mati masih saja terus terjadi. Sebagian kalangan yang menjunjung tinggi HAM menolak keras pelaksanaan hukum mati di tanah air. Sebagian lagi berpendapat hukuman mati masih perlu diterapkan untuk kejahatan luar biasa.

Dalam rangka peringatan Hari anti Hukuman Mati Sedunia, Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) kembali mengkritisi hukuman paling berat tersebut. KontraS, meminta pemerintah segera menghapus vonis mati yang hingga saat ini masih diterapkan.

"Koruptor dan teroris juga harusnya tidak perlu dihukum mati. Karena dampak hukuman mati sama sekali tidak menurunkan kejahatan. Selain itu, hukum harusnya menjadi wadah rehabilitasi bukan sebagai balas dendam," ujar anggota KontraS, Puri Kencana Putri dalam jumpa pers 'Peringatan hari anti hukuman mati sedunia' di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa (9/10).

Menurutnya, ketika para koruptor banyak yang tertangkap, bukan berarti harus ada hukuman mati. Penerapan hukuman mati pun dinilai tidak efektif dalam menurunkan angka kejahatan, termasuk korupsi.

Sebagai contoh di China, para pelaku korupsi di negara tirai bambu itu adalah pejabat besar dan mereka menjalankan hukuman mati.

"Tetapi mereka tidak bisa menghapus kasus korupsi, nyatanya masih banyak di sana. Di Eropa tidak ada hukuman mati tetapi di sana juga tidak ada kasus korupsi," katanya.

Sementara itu, di Mahkamah Agung (MA) juga terjadi perpecahan dua kubu yaitu pro dengan hukuman mati dan yang menolak adanya hukuman mati, KontraS pun akan mendorong MA untuk menghapusnya.

"Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan. Kami dorong MA untuk tidak menjatuhkan hukuman mati. Di Amerika sendiri hukuman mati telah dihapus di beberapa negara bagian dan akan terus meluas hingga semua menghapusnya," tuturnya.

Pandangan berbeda datang dari Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi Islam terbesar di tanah air ini membolehkan hukuman mati bagi koruptor. NU berpandangan, hukuman mati bagi koruptor boleh dilakukan kepada orang yang telah melakukan korupsi berulang-ulang.

Ketua Komisi KH Saifuddin Amsir yang juga Rois Syuriah PBNU menyebut bahwa pemberian hukuman mati kepada koruptor tersebut juga harus berhati-hati.

Menurutnya, Islam sangat berhati-hati dalam menghilangkan nyawa seseorang. "Kita tidak bisa begitu saja menghilangkan nyawa seseorang. Selama masih ada sesuatu yang samar-samar, nyawa seseorang tidak bisa begitu saja dihilangkan," terangnya.

Hukuman seyogyanya memang tidak digunakan untuk balas dendam. Pemidanaan dalam banyak negara adalah ajang pembinaan kepada mereka yang telah berbuat salah. Dan peran negara harus hadir di sana.

Namun di sisi lain, untuk kejahatan yang luar biasa, hukuman mati dinilai paling efektif. Pemberian hukuman mati dinilai mampu menjawab rasa keadilan di masyarakat yang dirampas oleh pelaku kejahatan tersebut.

Namun hingga kini perdebatan mengenai hukuman mati masih terus terjadi. Hukuman mati dengan cara ditembak oleh sebuah regu dinilai efektif di Indonesia. Benarkah?



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,033 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org