Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KPK Serahkan Urusan Hukum Novel ke Pengacara

Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2012

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku bersyukur masalah hukum yang menimpa salah satu penyidik terbaiknya, Kompol Novel Baswedan telah selesai dengan adanya pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di mana, menyatakan bahwa kasus hukum terhadap Novel tidak tepat dilakukan saat ini.

"Pidato SBY perlu diapresiasi. Bagi KPK, kami bersyukur Novel sekarang sudah bisa bekerja secara penuh untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ditanganinya tanpa diganggu lagi urusan tuduhan padanya," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto kepada SP, Selasa (9/10).

Sedangkan, lanjut Bambang, perihal masalah hukumnya, diserahkan sepenuhnya kepada pengacara yang bersangkutan. Mengingat, perkara yang dituduhkan kepada Novel adalah perkara hukum. Sehingga, terikat dengan hukum acara pidana.

"Yang selebihnya biarlah menjadi bagian dr urusan lawyer (pengacara).â??â?? Kami ingin fokus di Korlantas dulu," ungkap Bambang.

Pada Jumat (5/10), pihak dari Polda Bengkulu didamping pihak dari Polda Metro Jaya mendatangi kantor KPK, Jakarta membawa surat penangkapan untuk Novel Baswedan karena yang bersangkutan dituding melakukan tindak pidana berupa penganiayaan berat yang menimbulkan kematian pada tahun 2004.

Tetapi, KPK menolak perintah penangkapan tersebut. Dan menganggap ada rekayasa dibalik keinginan menangkap Novel.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP menjabarkan beberapa keanehan dari penetapan tersangka Novel. Di antaranya, belum ada satu panggilan pun untuk Novel sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dan belum ada pemeriksaan terhadap saksi, serta uji balistik terhadap peluru sebelum Novel ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan hal itu, KPK memutuskan untuk melindungi Novel. Hingga akhirnya disiapkan 22 pengacara untuk membela Novel yang dipimpin oleh Koordinator Kontras, Haris Azhar. (N-8)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 836 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org