Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Sikap SBY jadi Dasar Pembatalan Revisi UU KPK

Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2012

INILAH.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera membatalkan pembahasan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menanggapi polemik antara KPK - Polri.

"Revisi itu memang seharusnya sepert itu (pembatalan revisi UU KPK), sebab revisi itu akan memperlemah KPK. Sudah sewajarnya menyatakan sikap, ini menunjukkan kalau pemerimtah meyakinkan tidak ada revisi," ujar Pengamat Politik Universitas Gajah Mada (UGM), Arie Sudjito kepada INILAH.COM, Selasa (9/10/2012).

Menurutnya, sudah semtinya Presiden SBY menyikapi polemik ini. Pasalnya polemik ini sudah mengundang reaksi dari masyarakat yang menilai DPR dan Pemerintah ingin melemahkan KPK lewat revisi UU KPK tersebut.

"Kalau ada upaya memperlemah KPK, SBY harus bersikap. Kalau seperti ini orang berkesimpulan SBY membangun citra, kalau punya komitmen pemberantasan korupsi dia harus bersikap, tanpa tunggu reaksi rakyat," tegasnya.

Selain itu, lewat pernyataan sikap Presiden SBY ini harus disertai dorongan agar institusi penegak hukum seperti Polri bersih dari tindak pidana korupsi.

"SBY harus memaksa Polri membersihakan dari korupsi, karena ini seperti gunung es. Jangan presiden itu melakukan sesuatu setelah ada desakan rakyat harusnya melakukannya sejak awal karena beliau punya kewenangan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY menyikapi permasalahan antara KPK dan Polri tentang dualisme penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM dan penetapan penyidik KPK yakni Kompol Novel Baswedan oleh Polri.

Selain menyikapi itu SBY juga menyikapi mengenai polemik revisi UU KPK yang saat ini tengah berada di Baleg DPR. SBY meminta revisi itu dibatalkan pembahasannya.

"Rencana Revisi UU KPK sepanjang untuk memerkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan. Tetapi saya pandang kurang tepat untuk dilakukan sekarang ini. Lebih baik kita tingkatkan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi," tandasnya.[jat]



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,152 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org