Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Pidato SBY Sudah Bagus, Tapi Belum Menyeluruh

Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2012

Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya bersuara mengenai perselisihan antara KPK dan Polri. Meski sudah cukup bagus, namun pidato SBY yang berlangsung sekitar 40 menit itu dinilai masih belum menyeluruh karena tidak menyinggung perlunya tim independen untuk kasus Kompol Novel Baswedan.

"Kita apresiasi pidato SBY, terutama soal timing dan cara yang tidak tepat dalam upaya penangkapan Kompok Nolvel Baswedan. Namun penjelasan SBY itu masih belum menyeluruh," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar saat dihubungi detikcom, Senin (8/10/2012).

Menurut Haris, ada hal yang harus dicatat dalam pidato SBY tadi malam, khususnya terkait kasus yang sedang dialami Novel Baswedan. Menurutnya yang menjadi ketua tim advokasi Novel ini, arahan presiden pada poin tersebut tidak tuntas. Sebab kasus Novel dimungkinkan akan terus dilanjutkan meskipun saat ini dinilai tidak tepat.

Menurutnya, pidato SBY tersebut tidak merespon soal fakta. Fakta yang dimaksud adalah dibentuknya tim independen untuk menangani kasus penganiayaan yang melibatkan Novel.

"Sehingga ke depan masih ada ruang bagi polisi untuk mengganggu kerja Novel dengan kasus penganiayaan ini. Kita menganggap bahwa fakta itu, sebaiknya dibuat tim independen tapi usulan itu tidak direspon presiden. Sehingga dari kalau melihat dari bahasanya, dugaan saya (kasus Novel ini) ditunda," kata Haris.

Haris berharap sebenarnya kasus ini untuk dihentikan, ataupun jika dilanjutkan maka dilakukan oleh tim independen yang dapat menguji kebenaran semua fakta-fakta yang ada. Karena menurutnya, walau bagaimanapun jika kasus Novel ini ditangani oleh polisi, sangat sarat kepentingan.

"Presiden hanya minta menunda, tapi tidak bisa melihat fakta. Memang Presiden bukan aparatur hukum, karena itu sebenarnya Presiden harus membuat tim independen. Karena kalau polisi yang usut, sedang tidak netral. Karena saat ini Novel sedang melakuan penyidikan terhadap kasus yang melibatkan pejabat Polri," cetusnya.

Sebelumnya, dalam pidatonya malam tadi, SBY menilai upaya penangkapan Kompol Novel Baswedan saat ini tidak tepat. Karena Novel menjadi ketua satgas kasus korupsi Simulator SIM Korlantas Polri yang menyeret mantan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo.

"Adalah tidak tepat jika ada tindakan untuk memproses penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan atas dugaan kasus penganiayaan 8 tahun lalu saat ini tidak tepat, timing-nya tidak tepat dan caranya pun tidak tepat," ujar SBY dalam jumpa pers Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 399 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org