Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Menkopolhukam Tak Bermaksud Mendangkalkan Peristiwa G30S/PKI

Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2012

JAKARTA, Jaringnews.com - Tokoh pluralisme Indonesia, Franz Magnis Suseno, menyayangkan pernyataan Menkopolhukam Djoko Suyanto terkait Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) PKI.

Seperti diketahui, pada Selasa (2/10) lalu, Djoko memberikan komentar terkait penyelesaian kasus G30S yang masih mengambang. "Kalau peristiwa itu tidak terjadi, negara kita tidak seperti sekarang ini," ujar dia kala itu. Banyak kalangan menilai, statement Djoko terkesan membenarkan tindakan pelanggaran HAM berat terjadi dalam peristiwa tersebut.

Nah, bagi Franz, pernyataan Djoko terlalu dangkal dan tidak melihat peristiwa tersebut secara komprehensif. Dia menjelaskan, peristiwa tersebut adalah jumlah utang yang harus dibayar kepada korban pembunuhan, serta tidak ada yang dapat dibenarkan atas hal ini, selain mengungkap dan menyelesaikan kasus ini.

"Jika dijumlahkan, angkanya menempati urutan ketiga pembantaian di dunia terbesar dengan jumlah sekitar 3 juta umat manusia, ditambah dan stigmatisasi PKI dengan jumlah 10 juta jiwa menjadi korban, yang kehilangan haknya sebagai warga negara selama puluhan tahun," ujar dia dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jumat (5/10) ini.

Dihubungi terpisah, Djoko pun angkat bicara. Dia menuturkan, dirinya sama sekali tidak bermaksud mendangkalkan ataupun menyederhanakan peristiwa sejarah 1965. Yang dia maksudkan yakni melihat sejarah sebagai sebuah fakta yang memiliki hubungan pada konteks saat fakta sejarah itu terjadi. Dan juga, sambung dia, masa kini atau masa depan suatu bangsa ditentukan dan berhubungan dengan sejarahnya di masa lalu.

"Dalam konteks ini, saya ingin menekankan agar penyelesaian-penyelesaian masalah di masa lalu untuk kepentingan membangun dan menjamin masa depan yang lebih baik, dan bukan sebaliknya. Hampir semua negara maju telah menempatkan sejarahnya secara bijak demi kemajuan masa depannya," ujar dia kepada Jaringnews.com via pesan singkat, hari ini.

Djoko tidak mengingkari jika ada pembunuhan dalam peristiwa kelam tersebut. "Posisi saya harus menempatkan diri pada tempat yang di tengah, antara korban dan pelaku. Kalau baca Tempo (majalah Tempo edisi 1 Oktober 2012), para pelaku melakukannya dengan berbagai alasan," tuntas dia.



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,291 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org