Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SBY lakukan pembangkangan hukum soal korban 98

Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 September 2012

Kepala divisi pemantauan impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Indriyani menilai Presiden SBY tidak mengindahkan rekomendasi dari DPR, Komnas HAM dan Ombudsman terkait penindakan kasus penghilangan paksa tahun 1997-98.

"Saya melihat ini adalah obstruction of justice, ada pembangkangan hukum karena ini adalah mandat yang sudah diatur dalam undang-undang, 26 tahun 2000 bahkan juga ada rekomendasi dari DPR, Komnas HAM dan terakhir dari Ombudsman supaya Presiden mengambil tindakan atas persoalan ini," ujar Yati pada Merdeka.com usai berunjuk rasa di depan kantor perwakilan PBB, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Yati berharap agar Presiden juga menegakkan keadilan bagi rakyat, meski ada tekanan politik dari pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan kasus penghilangan paksa tahun 1997-98.

"Kami yakin ada tekanan politik, tapi justru di situlah ujian bagi Presiden apakah dia berani mengambil tindakan atau tidak," tegas Yati.

13 orang dari Kontras dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) melakukan unjuk rasa dengan merantai diri sambil mengenakan topeng korban penghilangan paksa 97-98. Hal ini dilakukan untuk memperingati Presiden yang sudah tiga tahun mengabaikan rekomendasi Pansus DPR RI 30 September 2009 mengenai kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa.

Kontras dan IKOHI meminta presiden melaksanakan rekomendasi Pansus DPR RI mengenai kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 97-98 pada 30 September 2009, yang meminta Presiden SBY dan institusi pemerintah terkait untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 orang yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban hilang dan meratifikasi konvensi perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 480 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org