Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Seleksi Tersendat, Kinerja Komnas HAM Terhambat

Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2012

Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komnas HAM mendesak agar Komisi III DPR segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 30 calon komisioner Komnas HAM.

Peneliti Elsam, Zainal Abidin, mengatakan salah satu alasan DPR menunda proses itu karena adanya gugatan yang diajukan oleh mantan calon komisioner Komnas HAM kepada panitia seleksi (Pansel). Menurut Zainal, gugatan itu mestinya tidak mengganggu proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR untuk memilih 15 anggota Komisioner Komnas HAM.

Pasalnya, perkembangan HAM di Indonesia saat ini dalam kondisi kritis, sehingga membutuhkan komisioner Komnas HAM yang mampu mengawal penegakan HAM di Indonesia. Walau komisioner Komnas HAM periode 2007 â?? 2012 telah diperpanjang masa jabatannya sampai komisioner baru dilantik, namun Zainal menyebut hal itu memberi dampak psikologis kinerja Komnas HAM.

"Itu mempengaruhi aspek pelayanan terhadap korban yang tiap hari mengadu, memberikan harapan ke Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM untuk ditangani atau diselesaikan Komnas HAM," kata Zainal dalam jumpa pers di kantor KontraS Jakarta, Senin (1/10).
Atas dasar itu Zainal berpendapat proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR untuk memilih komisioner Komnas HAM yang baru sangat penting.

Pada kesempatan yang sama aktivis pegiat HAM lainnya, Bhatara Ibnu Reza, khawatir berlarutnya proses itu menjadi preseden buruk bagi lembaga lainnya yang melewati proses serupa di DPR. Bila DPR menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan yang diajukan salah satu calon komisioner Komnas HAM, maka penantian itu akan terlalu lama. Pasalnya, upaya hukum yang dapat dilakukan si penggugat untuk mendapat keadilan lewat jalur pengadilan akan memakan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun.

Menurut Bhatara, jika nanti sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, putusan itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyeleksi calon komisioner Komnas HAM di periode selanjutnya. "Jadi bukan sebagai penghalang (melakukan uji kelayakan dan kepatutan,-red)," ujarnya.

Sementara, Kadiv Pemantauan Impunitas KontraS, Yati Andriyani, mendapat laporan dari staf Komnas HAM di Papua yang menjelaskan bahwa Komnas HAM di wilayah timur Indonesia itu tidak dapat beroperasi seperti biasa. Pasalnya, komisioner Komnas HAM belum memberi kejelasan mengenai status pengurus Komnas HAM di Papua. Menurut Yati hal itu terkait pula dengan tak kunjung selesainya proses uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Komnas HAM untuk mengangkat komisioner Komnas HAM yang baru.

Selain itu Yati mengatakan hal itu sebagai kemunduran terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia, apalagi Papua merupakan daerah yang rawan terjadi tindak pelanggaran HAM. Yati melihat komisioner Komnas HAM takut salah langkah untuk memastikan posisi kepengurusan Komnas HAM di Papua.

Yati mengingatkan, gugatan yang diajukan calon komisioner Komnas HAM terhadap Pansel bentuknya perdata, sehingga tidak berpengaruh atas proses uji kelayakan dan kepatutan yang mestinya dilakukan Komisi III DPR. Misalnya, penggugat dalam gugatannya menginginkan ganti-rugi, bagi Yati hal itu tidak ada kaitannya dengan proses seleksi di DPR.

Pekan lalu perwakilan dari organisasi masyarakat sipil sudah mendesak Komisi III DPR untuk segera melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan itu. Namun, sampai saat ini DPR dinilai belum menjawab tuntutan dari perwakilan LSM itu. "Kami khawatir ini menjadi bagian dari skenario mereka (DPR,-red) untuk memperlambat proses uji kelayakan dan kepatutan anggota Komisioner Komnas HAM," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung (MA) soal proses uji kelayakan dan kepatutan komisioner Komnas HAM atas adanya gugatan itu. Sayangnya, upaya itu tidak berbuah hasil yang positif. Alhasil Komisi III DPR masih menemui jalan buntu terkait proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil, tiap fraksi memiliki perbedaan pendapat. Sebagian berpandangan agar uji kelayakan dan kepatutan tetap digelar dalam masa sidang kali ini. Sedangkan sebagian fraksi lain menginginkan agar melakukan penundaan dengan menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan yang dilayangkan Syarifudin Ngulma Simeulue di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Sehingga kami kemudian memutuskan untuk menggelar kembali rapat yang sama pada Selasa (3/10) yang akan datang," imbuhnya, Rabu (26/9).



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,230 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org