Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
TB Hasanuddin: Pembahasan RUU Kamnas Disetop

Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Oktober 2012

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan DPR dan pemerintah sepakat menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Mereka menganggap sudah banyak pertentangan yang terjadi akibat RUU tersebut.

"Akhirnya kemarin saya berbicara nonformal dengan Menhan. Menurut beliau sudahlah kita setop saja dulu, dan beliau akan mengajukan RUU tentang disiplin militer. Ya udah welcome kita," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/10).

Menurut Hasanuddin, RUU Disiplin Militer hanya berlaku untuk kalangan militer. Bukan diperuntukan bagi mahasiswa dan dosen.

"Jadi kalau UU disiplin miter ya untuk militer supaya lebih disiplin itu saja," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Berbeda dengan Ketua Panitia Khusus RUU Kamnas Agus Gumiwang. Menurut Agus, tidak ada penghentian RUU Kamnas. Pansus sendiri bahkan akan mengundang pemerintah pada 23 Oktober nanti.

"Kalau nanti pemerintah mau mengajukan RUU lain tetap berjalan. Kita juga sering sekali membahas 2 atau 3 RUU secara bersamaan seperti RUU Veteran dan RUU Industri Pertahananan," kata politikus Partai Golkar ini.(Andhini)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 524 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org