Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
DPR Lemahkan Komnas HAM

Sumber: SURABAYAPOST.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 02 Oktober 2012

JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil untuk hak asasi manusia (HAM) menilai, ada upaya dari Komisi III DPR RI untuk melemahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal tersebut tercermin dari tertundanya uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon komisioner Komnas HAM untuk periode 2012-2017.

"Ketidakpastian fit and proper test akan mempengaruhi pelaksanaan berbagai mandat dan fungsi Komnas HAM. Hal itu jelas berpotensi menimbulkan proses penegakan HAM semakin melemah," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Yati Andriyani di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (2/10).

Yati menjelaskan, saat ini masalah HAM yang dihadapi oleh Komnas HAM semakin besar dan meluas. Hal tersebut membutuhkan penanganan dari komisioner Komnas HAM secara tepat, cepat dan komprehensif. Kekosongan komisioner yang berkepanjangan akan memperlambat kinerja Komnas HAM. "Padahal, DPR pernah menyatakan proses seleksi akan dilakukan pada 18-24 September 2012," terangnya.

Sementara itu, Deputi Direktur, Elsam Zainal Abidin berpendapat, DPR tetap harus menggelar fit and proper test terlepas adanya gugatan perdata salah seorang calon yang tidak terpilih ke pengadilan. "DPR tetap harus melanjutkan hal itu dengan sejumlah pertimbangan yang salah satunya memberikan kepastian hukum bagi komisioner Komnas HAM terkait berakhirnya masa tugas mereka. Kepastian hukum itu juga berlaku pada tiga puluh calon anggota komisioner komnas HAM tentang waktu akan menjalani seleksi di DPR," ungkap Abidin.

Ia menjelaskan, tertundanya proses seleksi tanpa disertai pertimbangan kepastian hukum menimbulkan pandangan bahwa DPR tidak memiliki komitmen dalam perlindungan HAM. Sebab, DPR tidak memprioritaskan proses seleksi calon anggota Komnas HAM. "Penundaan ini juga akan memunculkan pandangan tentang adanya politisasi proses seleksi calon komisioner Komnas HAM oleh DPR," tambahnya.

Hal sejalan juga diutarakan Direktur Operasional Imparsial, Bhatara Ibnu Reza yang turut menegaskan, upaya menunda seleksi pemilihan komisioner Komnas HAM dapat berakibat semakin buruknya citra DPR di mata publik. Terlebih DPR berniat revisi UU no 30 tahun 2002 tentang KPK. "Penundaan fit and proper test itu menunjukkan DPR mencoba menghalangi atau tidak melaksanakan amanat konstitusi tentang HAM," pungkas Ibnu.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI belum mencapai kesepakatan terkait masalah fit and proper test 30 calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasalnya, pandangan internal Komisi III terpecah dua.

Ketua Komisi III DPR I, Gede Pasek Suardika mengatakan, empat fraksi berpendapat sebaiknya fit and proper test dilanjutkan. Keempat fraksi itu yakni, PDI Perjuangan, PKS, Partai Demokrat, dan PPP. Mereka, lanjut Pasek, berpendapat bahwa DPR hanya bertugas melakukan seleksi tanpa terkait masalah proses hukum.

Sekedar diketahui, anggota Komnas HAM yang tak lolos seleksi, Syafruddin Ngulma Simeulue, menggugat proses seleksi anggota Komnas HAM itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akhirnya, Komisi III harus memikirkan gugatan itu sebelum melakukan seleksi.

Empat fraksi lainnya meminta 30 nama calon komisioner itu dikembalikan ke Komnas HAM untuk diselesaikan. Empat fraksi itu, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKB. kcm



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 889 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org