Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Menko Polhukam Lukai Hati Korban Pelanggaran HAM

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Oktober 2012

DEPOK, KOMPAS.com â?? Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis menyatakan, sikap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto yang secara tidak langsung menolak permintaan maaf pemerintah pada korban pelanggaran HAM berat 1965-1966 telah mencederai hati korban dan kemanusiaan.

Pernyataan Djoko tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih reaksioner memandang korban tragedi kemanusiaan 1965-1966. "Rekan pemerintah harus memahami posisi korban (pelanggaran HAM berat 1965-1966). Menurut saya, pernyataan (Djoko) itu tidak produktif sebab makna rekonsiliasi untuk korban lebih besar lagi, bukan hanya sekadar minta maaf lalu urusannya selesai," ujar Nurcholis dalam diskusi tragedi kemanusiaan 1965-1966 di Universitas Indonesia, Depok, Senin (1/10/2012) malam.

Nurcholis menilai, perwakilan pemerintah seperti Menko Polhukam sepatutnya harus menjelaskan alasan pernyataannya secara komprehensif dan didukung oleh data sejarah yang tidak sepihak.

Dia menilai, dalam masa reformasi seperti sekarang, sejarah sepatutnya dikritisi oleh banyak pihak, termasuk sejarah mengenai peristiwa di balik tragedi kemanusiaan 1965-1966 yang menyebabkan terbunuhnya sekitar tiga juta rakyat Indonesia, yang dituduh pengikut maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka meregang nyawa tanpa dilakukan proses hukum terlebih dahulu.

"Permasalahan adanya pelanggaran HAM berat harus diketahui generasi muda agar kejadian seperti itu tidak muncul lagi di Indonesia," terangnya.

Pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto tersebut berbanding terbalik dengan rekomendasi Komnas HAM sesuai Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal tersebut menyatakan, hasil penyelidikan Komnas HAM mengenai kasus tragedi kemanusiaan 1965-1966 dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Mekanisme tersebut, salah satunya, dapat berbentuk permintaan maaf Presiden kepada korban pelanggaran HAM berat 1965, di samping rehabilitasi, rekonsiliasi, dan kompensasi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta agar semua pihak melihat sejarah peristiwa 1965 dengan pandangan yang sangat luas bahwa ada pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). "Kita mesti melihat dengan kacamata tahun 1965. Ada apa? Pemberontakan PKI. Jangan sekadar (tuntut pemerintah) minta maaf saja tanpa melihat kejadian yang sebenarnya di balik peristiwa 1965 itu," kata Djoko di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Djoko mengatakan, banyak aspek yang harus dilihat dan dipertimbangkan jika pemerintah ingin menyampaikan permintaan maaf. Pemerintah masih meneliti perihal adanya korban dalam peristiwa itu.

Adapun terkait kesimpulan Komnas HAM terkait peristiwa 1965, Djoko enggan mengomentari. Ketika ditanya perihal film The Act of Killing yang berisi pengakuan seorang algojo PKI, Anwar Congo, Djoko menjawab, "Saya belum lihat filmnya. Kalau saya belum lihat, bagaimana saya bisa berkomentar?



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,061 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org