Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Usulan Pembekuan Komnas HAM : MANUVER KEKUATAN LAMA UNTUK HINDARI JERAT HUKUM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 01 Maret 2002

Jakarta, Kompas
Usulan pembekuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan manuver politik kekuatan lama untuk menghindarkan pejabat-pejabat Orde Baru dari jerat hukum sangkaan pelanggaran HAM. Usulan itu juga merupakan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan, yakni penyelidikan kasus Trisakti dan Semanggi I-II.Pandangan itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Firman Jaya Daeli dan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir secara terpisah di Jakarta, Kamis (28/2).

Usulan untuk membekukan Komnas HAM datang dari Agun Gunandjar Sudarsa, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG). Dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Trisakti dan Semanggi I-II, Fraksi Partai Golkar termasuk yang berpendapat bahwa kasus penembakan empat mahasiswa Trisakti yang berlanjut dengan kerusuhan sosial di Jakarta dan sekitarnya bukanlah pelanggaran HAM berat. Agun berpendapat, Komnas HAM selayaknya dibekukan karena keberadaannya melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Ditemui terpisah, Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan mengatakan, pemerintah dan DPR tidak mungkin membekukan Komnas HAM. Bila dilakukan, maka hal itu merupakan intervensi terhadap sebuah lembaga yang independen. Apalagi dalam Pasal 105 Ayat (2)b UU No 39/1999 menyebutkan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UU ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru.
 
Bukan garis partai
Menanggapi pernyataan Agun tersebut, Ketua Partai Golkar Marzuki Darusman mengungkapkan, usulan pembekuan Komnas HAM bukan merupakan garis kebijakan Partai Golkar namun hanya pendapat pribadi. Diharapkan, anggota DPR dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan tentang Komnas HAM yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

"Saya prihatin ada pernyataan sedemikian jauh dari anggota DPR yang mestinya mengerti tentang UU No 39/1999 dan UU No 26/2000. Cermatlah memberi keterangan yang bijak. Masyarakat perlu dapat ketenteraman," ujar Marzuki yang juga anggota Dewan Penasihat Komnas HAM di Jakarta.

Sedang Munir menilai, pernyataan Agun merupakan manuver intervensi penegakan hukum yang tengah berlangsung. Terutama dalam penuntasan peristiwa Trisakti dan Semanggi. "Anggota DPR hendaknya tidak melakukan manuver politik mengganggu proses hukum apalagi sampai mengganggu proses keadilan. Janganlah mengulang sejarah lama yang saling melindungi kesalahan," kata Munir. 

Usulan demisioner
Munir mengatakan, tanggal 21 September 2001 atau dua hari sebelum berlakunya UU No 39/1999 tentang HAM dia sudah mengusulkan agar Komnas HAM demisioner. Karena Komnas HAM tidak mampu menjalankan perintah UU tersebut. (Kompas, 22 September 2001).    

Setelah tanggal 23 September, telah terjadi kekosongan hukum pada lembaga Komnas HAM. Pasal 105 Ayat (3) menyebutkan, Dalam waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya UU ini, susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang, serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan UU ini. Namun, karena DPR dan pemerintah tidak mengambil sikap apa pun, maka dapat diartikan, secara diam-diam DPR dan pemerintah menyetujui perpanjangan kerja anggota Komnas HAM yang lama.

"Bila sekarang Agun menyarankan pembekuan Komnas HAM, sudah terlambat. Masyarakat pasti berpikir ada apa di balik omongannya. Orang akan mengatakan hal itu merupakan reaksi langsung terhadap KPP (Komisi Penyelidik Pelanggaran-Red) Trisakti/Semanggi dan tidak ada kaitannya dengan perdebatan anggota Komnas HAM yang baru," ujar Munir lagi.

Marzuki menambahkan, DPR dan Komnas HAM seharusnya memiliki hubungan saling menguatkan dalam penegakan HAM dan demokrasi. Komnas HAM perlu mempelajari kenapa anggota DPR marah. Meski demikian, anggota DPR seharusnya lebih marah terhadap hal lain seperti stagnasi reformasi nasional.

Bias
Deputi Keamanan Nasional Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Taufiqurrachman Ruki menandaskan, Komnas HAM kini memang cenderung bias dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi, ini bukan alasan untuk membekukan Komnas HAM karena lembaga itu pun masih tetap dibutuhkan rakyat. Justru yang perlu dilakukan adalah mereformasi Komnas HAM, termasuk mengganti anggota Komnas HAM yang selama ini dinilai membawa kepentingan kelompok atau pribadinya.

"Saya melihat tampaknya memang ada agenda lain yang dibawa oleh perorangan anggota Komnas HAM, sehingga lembaga itu tidak berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan, sejalan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999. Namun, tidak perlu lembaga itu dibekukan. Segera saja Komnas HAM direformasi, sesuai UU HAM, termasuk mengganti anggota yang dinilai membawa agenda tersendiri," tegas Ruki.

Firman mengingatkan, ide pembekuan Komnas HAM merupakan bagian dari kampanye kekuatan lama, sebab khawatir pelanggaran HAM berat pada masa lalu akan dibongkar oleh Komnas HAM. Ide pembekuan Komnas HAM itu tak dapat dipisahkan dengan berbagai aksi lainnya, termasuk unjuk rasa yang menghendaki dikuranginya kewenangan Komnas HAM.

"Memang ada berbagai kekurangan yang diperlihatkan Komnas kini, termasuk kegagalannya memenuhi perubahan yang dikehendaki UU HAM. Ini sudah diingatkan sejak September lalu, tetapi tidak pernah ada tanggapan. Bila sekarang Komnas HAM dipersoalkan lagi, apalagi juga ada desakan agar dibekukan, saya khawatir ini adalah bagian dari upaya mengurangi kewenangan Komnas HAM, sehingga lembaga ini tidak bisa mengungkapkan kejahatan HAM yang dilakukan kekuatan masa lalu," ucap Firman. (tra/sah)



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 778 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org