Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Govt denies 1965 rights abuses happened

Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Oktober 2012

The government has rejected the findings of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) declaring the 1965 communist purge a gross human rights violation and has refused to apologize for the victims of the atrocity.

Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Djoko Suyanto rejected the Komnas HAM conclusion and insisted that the mass killings, which were state-sponsored according to the rights body, were justified to save the country from communists.

"Define gross human rights violation! Against whom? What if it had happened the other way around?" Djoko said on the sidelines of a meeting with the House of Representatives' budget committee on Monday.

Djoko indicated that the mass killings during the communist purge were justified as they were aimed at protecting the country.

"This country would not be what it is today if it didn't happen. Of course there were victims [during the purge], and we are investigating them," Djoko added.

After a thorough investigation lasting nearly four years, Komnas HAM finally declared the killings in the 1965 purge a state-sponsored gross human rights violation.

The investigation found that widespread mass killings had occurred during the period and featured similar patterns, starting with victims being arrested and detained in military camps, where they were interrogated, tortured, raped or murdered.

Following its investigation, Komnas HAM recommended the government set up a reconciliation and truth committee, and that a presidential apology be made to the families of victims as well as
to survivors.

However, according to Djoko, such a recommendation was unreasonable due to the lack a legal basis.

"We can't do that because the Constitutional Court has repealed the law on truth and reconciliation," he said.

Djoko said that President Susilo Bambang Yudhoyono should not make an official apology for the atrocity, arguing that the killings should be seen in an historical context.

"We must look at what happened comprehensively. Mutiny against the state was planned by the communists. Immediate action was needed to protect the country against such a threat. Don't force the government to apologize," Djoko said.

Separately, Indonesian Military (TNI) Comr. Adm. Agus Suhartono shared Djoko's conviction, saying that the TNI would not deliver an apology.

"We will, of course, punish any members proven to have played roles in the incident. But, why bother doling out punishment when the Attorney General's Office would certainly say that the soldiers were not guilty," Agus said on the sidelines of an annual function to commemorate the 1965 failed coup at the Lubang Buaya Museum in East Jakarta, a monument built to strengthen the New Order's version of the failed Sept. 30 coup, which was blamed on the Indonesian Communist Party (PKI).

The somber mood of the annual function was broken when organizers of the event played Yudho-
yono-penned song "Ku Yakin Sampai Di Sana" (I Know I Will Get There) as the opening song for the ceremony.

Yudhoyono served as a leader at the function, which was held to honor TNI officers who perished in the bloody 1965 incident.



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,052 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org