Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KONTRAS : DPR Tidak Punya Komitmen Perlindungan HAM

Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2012

Akibat tertundanya uji kelayakan calon komisioner Komnas HAM mengakibatkan kerugian besar bagi ribuan korban pelanggaran HAM yang tengah ditangani Komnas HAM saat ini.

JAKARTA, Jaringnews.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) menilai DPR RI tidak memiliki komitment dalam perlindungan HAM, pasalnya hingga saat ini mereka masih mengulur-ulur seleksi fit and proper test terhadap 30 calon anggota Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017.

"Padahal, DPR pernah menyatakan proses akan dilakukan pada 18-24 September 2012, namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Sementara, Keputusan Presiden (Kepres) untuk memperpanjang masa jabatan Komisioner sudah berakhir pada 30 September 2012,"ujar Kadiv Pemantauan Impunitas KontraS, Yati Andriyani dalam keterangan persnya yang digelar hari ini, di Kantor KontraS, Jakarta, Senin (1/10).

Menurutnya dengan pengadaan yang berlarut-larut yang dilakukan DPR RI dalam hal ini Komisi III akan mengakibatkan kerugian besar bagi ribuan korban pelanggaran HAM yang tengah ditangani Komnas HAM saat ini.

Pasalnya, Komisioner yang diperpanjang, tidak akan dapat merencanakan program-program kerja secara komprehensif karena akan berakhir masa tugasnya.

"Banyak kasus dan ribuan korban akan terlantar dengan penundaan ini diantaranya, peristiwa 65, kasus tanjung priok, kasus petrus, penghilangan paksa dan penculikan aktivis 97/98, kasus agraria, dan konflik sosial yang berbasis agama,"terangnya.

Yati berpendapat agar DPR RI lebih bijaksana melihat proses seleksi ini sebagai upaya pemenuhan hak asasi dari ribuan masyarakat sebagai korban pelanggaran HAM serta pemenuhan HAM masyarakat Indonesia yang lebih luas dibanding karena hanya gugatan perdata yang dari salah seorang calon komisioner yang tidak lolos dalam seleksi komisioner KOmnas HAM.

Seperti diketahui, DPR beralasan bahwa penundaan seleksi ini terjadi akibat adanya gugatan perdata salah seorang calon yang tidak terpilih ke Pengadilan.



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,079 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org