Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Korban 65 Minta Rehabilitasi Pemerintah

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Mujayin, yang merupakan salah satu korban pelanggaran HAM berat 1965, meminta pemerintah merehabilitasi para korban tragedi kemanusiaan 1965-1966. Mantan wartawan Berita Sport di masa Orde Lama (Orla) itu mengaku hingga kini mengalami diskriminasi diakibatkan adanya peraturan warisan pemerintah masa Orde Baru (Orba) yang diskriminatif.

"Sebenarnya secara politik masalah 1965 itu dapat diselesaikan. Dasarnya kan jelas, sesuai hasil penyelidikan Komnas HAM, kami ini kan korban. Harapan kami adalah segera dilakukan rehabilitasi, kami ini tidak pernah diproses di pengadilan," ujar Mujayin, yang tergabung dalam Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), dalam jumpa pers di kantor KontraS, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Mujayin menjelaskan, selama dirinya ditahan setelah kejadian G 30 S, dia tidak pernah merasakan proses hukum yang adil. Dalam penggolongan tahanan A, B dan C, dia termasuk dalam golongan B, yang merupakan tahanan tidak cukup bukti diajukan ke pengadilan.

Namun, nasibnya justru berbanding terbalik. Tahanan golongan B seperti dirinya justru dikonsentrasikan di Pulau Buru.

Mujayin termasuk dalam angkatan pertama yang diberangkatkan ke Pulau Buru bersama dengan almarhum Pramoedya Ananta Toer, sastrawan Indonesia yang kerap dicalonkan mendapat hadiah Nobel Sastra.

"Seharusnya, kalau tidak ada bukti dibebaskan. Kami sudah mengalami kekerasan yang sangat lama. Rehabilitasi harus dilakukan. Saya termasuk Pak Pram (ditahan) di Pulau Buru 10 tahun dan di Jakarta 4 tahun. Di Jakarta di LP Cipinang dan Tangerang," tuturnya.

Dia berharap supaya ada pernyataan dari pemerintah untuk serius menggelar pengadilan ad hoc sesuai rekomendasi Komnas HAM atas penyelidikan terhadap peristiwa 1965-1966. Masalah pengadilan HAM ad hoc ini tidak segera dilakukan, sebab pemerintah berdalih masih menunggu penyidikan Kejaksaan Agung.

Mujayin mengatakan akan tetap berjuang untuk mendapatkan keadilan dengan bergerak di jalur judicial review agar undang-undang diskriminatif dapat dicabut. Sebab, korban 65 menurutnya masih mengalami diskriminatif sebagai akibat peraturan diskriminatif tersebut.

"Gus Dur pernah mencabut Keppres No 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus PNS yang diskriminatif. Keppres itu berisi keluarga tapol 65 tidak boleh menjadi pegawai negeri. Kalau pemerintah sekarang mencabut kan tidak ada masalah, pemerintah sekarang harus bisa mengikuti Gus Dur," harapnya.

Ia mengatakan, YPKP 65 pernah melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi atas Pasal 20d UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Legislatif yang menyebutkan tapol 65 beserta keluarganya tidak boleh menjadi anggota dewan. Namun, MK menyatakan pasal dalam UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Kini dirinya sedang memperjuangkan Keppres 25 tahun 1975 yang diskriminatif ke Mahkamah Agung. Ia berharap agar undang-undang yang diskriminatif tersebut dapat dihilangkan. Sebab, kata dia, korban 65 juga berhak mendapatkan keadilan sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila.



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 322 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org