Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Mandek di Kejagung Kasus G30S Harus Diambil alih Pemerintah

Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Minggu, 30 September 2012

Pemerintah dituding masih mengedepankan prinsip power of ignorance dalam penegakan hak asasi manusia (HAM).

Ini terjadi khususnya dalam kejadian pembantaian massal pada peristiwa G30S/PKI beberapa tahun silam.

Haris Azhar, Koordinator Kontras yang juga seorang aktivis HAM, melihat a pemerintah Indonesia masih mengedepankan kekuatan politik untuk menuding pihak lain, ketimbang menyelesaikan masalah yang pada dasarnya sudah memiliki titik terang.

Dalam penegakan kasus pelanggaran HAM terkait insiden G30S/PKI ini, beberapa waktu lalu, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi.

Komnas HAM menyebut rangkaian peristiwa pembantaian dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1960-1970-an itu sebagai kejadian pelanggaran HAM berat.

Rekomendasi tersebut selanjutnya diserahkan oleh Komnas HAM kepada pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk penyelesaian hukum selanjutnya.

Namun hingga saat ini, belum ada bentuk nyata dari tindak lanjut Kejagung atas kejadian ini.

Pihak Kejagung justru berdalih kasus ini sulit diselesaikan karena bukti-bukti yang sudah tidak ada.

"Amat disayangkan bahwa Kejagung sudah beberapa kali membuat pernyataan yang demikian. Seharusnya mereka tidak perlu resisten seperti itu," sebut Haris.

Lebih lanjut, Haris menyarankan kepada Kejagung untuk sebaiknya membentuk tim pra-penyidikan dengan Komnas HAM, untuk mencocokkan apa yang sudah diinvestigasikan oleh Komnas HAM tersebut.

"Kalau alasan barang bukti tidak ada, sepertinya tidak juga. Karena para korban juga masih ada ratusan ribu di seluruh pelosok negeri," ucapnya.

Atas sikap ini, Haris pun menuding lagi-lagi pemerintah masih menganggap Komnas HAM sebagai institusi yang fair, dengan justru malah memandang sebelah mata atas segala rekomendasi penegakan HAM yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM.

Haris justru mencurigai ada persoalan politik di dalam kasus ini, yang membuat Kejagung bukannya mencari penyelesaian, malah justru mencari muka terhadap orang-orang yang diduga terlibat di dalamnya.

"Harusnya Presiden yang ambil alih ini, karena penyelesaian di level hukum tidak cukup, dan harus diambil kebijakan non-judicial-nya. Seluruh dokumen hukum dan pengungkap fakta seharusnya bisa dipelajari pemerintah untuk membuat kebijakan non-judicial itu," sambungnya.

Dengan kondisi seperti ini, Haris menyebut pihak yang dirugikan adalah korban dan keluarganya, yang seharusnya sudah mendapatkan rehabilitasi sejak lama.

"Percuma kita punya UU Anti Diskriminasi, kalau penegakan HAM-nya masih berjalan di tempat seperti ini," tukasnya.



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 587 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org