Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS :Presiden Mengulur Waktu Terkait Kasus 1997-1998

Sumber: MERDEKAONLINE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 29 September 2012

Merdekaonline.com - Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sengaja mengulur-ulur waktu terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa (1997-1998).

Dalam siaran persnya, Sabtu (29/9), KontraS menegaskan pengabaian yang dilakukan SBY adalah bentuk nyata dari tindakan mengulur waktu dan menghalangi korban serta keluarganya untuk mendapatkan kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

Padahal, tidak ada satupun alasan yang bisa ditoleransi sebagai penghalang korban dan keluarganya untuk mendapatkan hak-haknya. Mengingat dampak dari peristiwa penculikan dan penghilangan paksa, juga pengabaian Presiden untuk menuntaskan kasus ialah terpuruknya kondisi keluarga korban secara sosial, ekonomi, dan psikologis karena ditinggalkan oleh pilar ekonomi. Keluarga mengalami proses pemiskinan struktural yang berdampak pada semua aspek kehidupan keluarga korban, termasuk dalam hal-hal administrasi kependudukan, kehidupan sosial hingga dampak psikologis.

Dipaparkan, pada 29 September 2009, Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa sudah memberikan rekomendasi atas kasus tersebut. Kemudian pada 30 September 2009, DPR RI telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk menindaklanjuti 4 (empat) rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) itu.

Dalam rekomendasinya, DPR meminta Presiden SBY dan institusi pemerintah terkait untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 (tiga belas) orang korban yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang dan meratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

KontraS sudah berupaya mendesak pelaksanaan rekomendasi tersebut, salah satunya dengan mengadukan presiden ke Ombudsman, pada 27 April 2012. Hal yang kemudian ditanggapi Ombudsman Republik Indonesia dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi I nomor: 0610/KLA/0299-2012/AA-02/Tim.2/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012. Dalam surat tersebut, Ombudsman menyatakan bahwa Presiden telah melakukan mal-administrasi dan pengingkaran atas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, surat tersebut juga minta penjelasan dari Presiden SBY atas tindakan mal-administrasi dan pengingkaran atas tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilanjutkan dengan surat permintaan klarifikasi II nomor: 0303/KLA/0299-2012/AA-02/Tim.2/VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012. Tanggapan atas surat-surat itu hanyalah dari Mensesneg dalam suratnya nomor B-704/M.sesneg/D-3/DH.00.06/5/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang meneruskan ke Menkopolhukam untuk menjawab atas surat klarifikasi I dari Ombudsman.

Mengingat belum adanya respon yang mengarah pada pemenuhan hak keluarga korban, maka KontrS mendesak Indonesia mematuhi Konvensi PBB tentang Penghilangan Paksa yang sudah ditandatangani untuk menuntaskan kasus-kasus penculikan dan penghilangan paksa di Indonesia. Juga meminta meminta dan mendorong Presiden Indonesia untuk bicara jujur di forum Internasional tentang realita isu dan kasus pelanggaran HAM yang masih buruk dan menghadapi impunitas.(SR)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 931 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org