Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS Aceh: Jangan Lupakan Tragedi Rumoh Geudong

Sumber: ATJEHLINK.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 September 2012

Banda Acehâ??Pada 19 Januari 2008, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ifdhal Kasim mengatakan bahwa dalam waktu dekat Komnas HAM akan membentuk Komite Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) Aceh untuk menindaklanjuti berbagai laporan terjadinya pelanggaran HAM berat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) semasa terjadinya konflik.

Ifdhal lebih lanjut kembali mengatakan, tim kajian tersebut memperoleh mandat untuk memeriksa semua berkas laporan peristiwa pelanggaran HAM semasa Aceh menjadi wilayah operasi Darurat Militer I hingga akhir tahun 2003. "Seluruh laporan yang masuk, mulai dari kasus-kasus besar yang pernah terjadi, seperti pembantaian di Beutong Ateuh (Teungku Bantaqiah), tragedi simpang KKA, pemerkosaan di Rumoh Geudong-Pidie, Bumi Flora dan sebagainya, akan diperiksa kembali satu per satu," kata Ifdhal saat itu.

Empat tahun sudah berlalu atas statement yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tersebut, dan 14 tahun berlalu diantar sederet kisah luka di Aceh, Tepat tanggal 12 Agustus 1998, sekitar 30 menit setelah Tim Komnas HAM yang dipimpin oleh Baharudin Lopa meninggalkan lokasi Rumah Geudong, Kabupaten Pidie tersebut dalam rangka mencari bukti-bukti kebenaran, akhirnya dibakar oleh massa.

Atas hal tersebut KontraS Aceh melihat bahwa problem yang mengemuka dalam proses penyelesaian konflik Aceh bukan hanya sebatas terwujudnya sebuah perdamaian abadi yang memang menjadi cita-cita bersama bagi segenap rakyat Aceh. KontraS Aceh melihat bahwa penyelesaian tersebut juga harus diliihat secara komprehensif dan kemudian menjadi cermin dari problem yang ada, yaitu, rendahnya upaya pertanggungjawaban negara terhadap para korban pelanggaran HAM yang terjadi dalam kurun lama di Aceh.

Kurang lebih 30 tahun masa konflik Aceh dan dugaan terjadinya pelanggaran Berat HAM merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah kelam rakyat Aceh yang hidup dalam suasana konflik pra kesepakatan Helsinki. Penderitaan korban yang banyak tercatat dalam investigasi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah maupun organisasi non pemerintah sejauh ini belum melangkah jauh untuk menjawab problem keadilan.

Adalah sebuah kenyataan, dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang sering diteriakkan penuntasannya, baru pembunuhan Teungku Bantaqiah yang sudah divonis majelis hakim Mahkamah Militer. Itu pun sama sekali tidak memuaskan keluarga korban karena penanggung jawab yang lebih tinggi tak pernah terjamah.

Dikarenakan hal tersebut, KontraS Aceh melihat bahwa upaya mendesak dan segera dilakukan untuk upaya penyelesaian yang bijaksana dan bermartabat bagi semua pihak adalah penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). KKR merupakan bagian dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005. Di Point 2.3. MoU menyebutkan â??Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi".

Mandat pembentukan KKR kemudian lebih lanjut dimasukan kedalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2005, Pasal 229. Dikarenakan hal tersebut juga, KontraS Aceh mendesak DPR Aceh untuk segera menyelesaikan dan memprioritaskan Qanun KKR untuk menjadi Qanun prioritas pembahasan pada tahun 2012 ini.

Sisi lainnya, KontraS Aceh juga melihat bahwa upaya yang juga bisa dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah setempat adalah dengan membangun tugu peringatan atas berbagai kejadian masa lalu tersebut. Seperti halnya pembangunan tugu Rumoeh Geudong, di Kabupaten Pidie oleh pemerintah setempat, yang memang meninggalkan sejarah kelam bagi generasi muda Aceh. Memorialisasi ini adalah salah satu cara merawat ingatan publik tentang peristiwa pelanggaran HAM. Memorialisasi membantu publik memahami bagaimana peristiwa dan dampak pelanggaran HAM bagi manusia.

Destika Gilang Lestari, selaku Koordinator KontraS Aceh lebih lanjut mengatakan bahwa upaya pengungkapan kebenaran juga merupakan salah satu usaha untuk melawan lupa. Tragedi Rumoh Geudong pada 1998 tersebut merupakan satu dari sekian banyak kasus yang mengisahkan masih gelapnya upaya penyelesaian konflik Aceh.

Memorialisasi pembangunan tugu tersebut adalah upaya kita yang dihadapkan pada ironi yang semakin menjulang bahwa generasi muda di negeri ini sedang dilanda "penyakit amnesia sejarah" penyakit lupa pada potret buram yang pernah terjadi dan menghiasai catatan sejarah bangsa ini. Akibatnya, impunitas semakin merajalela dan menjadi gurita yang menghambat upaya korban dan keluarga korban untuk mencari keadilan. (Sp/Ngah)



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,120 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org