Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
GUGATAN KONTRAS SOAL KERUSUHAN SAMPIT DITOLAK

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2002

Jakarta, Kompas
Gugatan yang dilancarkan beberapa organisasi nonpemerintah (ornop), yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) terhadap tanggung jawab negara dalam kasus kerusuhan Sampit akhirnya ditolak pengadilan.

Salah seorang kuasa hukum dari ornop, Ori Rahman, dalam jumpa pers akhir pekan lalu menjelaskan, pada tanggal 24 Januari 2002, delapan bulan setelah proses sidang, majelis hakim yang diketuai Panusunan Harahap, menolak gugatan.

Kontras berpendapat, meski gugatan ditolak, para tergugat atau penyelenggara negara harus tetap bertanggung jawab atas pemulangan, pemulihan keamanan, dan kondisi sosial masyarakat Kotawaringin, Sampit, Kalimantan Tengah.

Gugatan yang bertujuan memajukan dan menegakkan hukum dan HAM itu didaftarkan tanggal 28 Mei 2001. Tujuan lain gugatan, meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara termasuk pihak keamanan, serta kontrol di masa-masa mendatang terhadap penyelenggara negara atas peristiwa konflik sosial di Sampit.

Meski ditolak, Kontras dan ornop lainnya menilai, ada langkah maju yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis dinilai berani melakukan sebuah terobosan hukum atas Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dikemudian hari, putusan majelis dapat digunakan sebagai yurisprudensi (dasar hukum) bagi gugatan legal standing di bidang kemanusiaan.

Menurut Kontras, para tergugat dan majelis masih berpikir sempit karena menganggap, konflik sosial hanya sebatas tanggung jawab individu atau kelompok etnis tertentu saja.

Kontras berpendapat, saat pemeriksaan saksi, hakim yang memimpin sidang tampak tidak kooperatif. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan menyudutkan saksi. Majelis terkesan menggiring saksi memberi kesimpulan, bahwa apa yang terjadi di Sampit adalah pertikaian antarsuku dan kesalahan dari pihak yang bertikai yang ada di sana. (win)



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,004 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org