Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS: Pemerintah AS Harus Mendorong Penegakan HAM di Indonesia

Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 September 2012

Jakarta, Seruu.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan keputusan Pemerintah Amerika Serikat yang pada akhirnya akan menindak lanjuti Perjanjian Pertahanan (Defense Framework Agreement) kepada Indonesia, yang ditandatangani pada 22 Juli 2010 yang lalu.

Lebih dari itu, KontraS berharap, kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton ke Indonesia kali ini harus dimaknai secara konstruktif oleh Pemerintah AS untuk memegang teguh pada prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sebagai pilar penting dalam perumusan kebijakan politik luar negeri AS.

KontraS memberikan catatan perihal kerjasama Pertahanan ini sehubungan masih terhambatnya penegakan hukum bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, diantaranya, bantuan militer yang telah dilakukan kurang tepat untuk counter terorism.

"Perlu diingat bahwa konsep perang melawan terorisme di Indonesia adalah melalui penegakan hukum, sementara kita mengetahui bahwa Kopassus adalah instrumen perang atau militer dan bukan bagian dari penegakan hukum," kata Haris Azhar Koordinator KontraS, Selasa (4/9/2012).

Menurutnya, perbantuan TNI dalam urusan sektor keamanan dalam negeri hanya dapat dilakukan jika ada kebutuhan dari kepolisian dan harus melalui keputusan politik DPR dan Presiden. Kerjasama ini hanya akan mengakibatkan merusak konsep penegakan hukum.

Selai itu, reformasi di tubuh TNI belum sepenuhnya selesai, karena selama ini institusi TNI tidak kooperatif dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

"Misalnya, TNI dan Kementerian Pertahanan, menolak proses hukum (pengadilan HAM) yang dilakukan oleh Komnas HAM," pungkasnya. [Dhany]



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 523 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org