Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PEMERINTAH SEGERA BENTUK KODAM ISKANDAR MUDA * Kontras: Pemerintah Abaikan Suara Rakyat Aceh

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 23 Januari 2002

Jakarta, Kompas
Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil menhemukakan, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam akan segera dibentuk. Alasan pembentukan Kodam tersebut didasarkan pada tinjauan sistem pertahanan, kemungkinan adanya ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

"Setelah kami pelajari dan kami diskusikan cukup lama, baik ditinjau dari kacamata sistem pertahanan ataupun kemungkinan adanya ancaman baik dari luar maupun dari dalam, ditinjau dari segi hukum, psikologi rakyat Aceh, kultur, manajemen administrasi negara, paradigma baru TNI, maka kami mengambil kesimpulan bahwa pembentukan Kodam Iskandar Muda di Aceh akan kami laksanakan," demikian keterangan pers Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil usai Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Selasa (22/1).

Dikatakan, Presiden Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan Menteri Pertahanan  Matori Abdul Djalil untuk mempersiapkan halk-hal yang ada kaitannya dengan pembentukan Kodam Iskandar Muda tersebut. "Pembentukannya belum dipastikan tanggalnya. Pokoknya, ya, secepat mungkin apabila semua sudah berjalan," kata Matori.

Secara terpisah, pengamat militer Rizal Sukma dari CSIS, mengatakan Kodam di Aceh tidak tepat. Secara nasional kebijakan teritorial militer saat ini masih membutuhkan pengkajian serius. Persoalannya bukan hanya Kodam di Aceh, tapi Kodam dalam konteks restrukturisasi sistem pertahanan sesuai amanat reformasi. Kalaupun ada rencana penempatan komando teritorial, semestinya dalam konteks review strategi pertahanan secara keseluruhan.

"Bagaimana kita dapat mengatakan militer melakukan restrukturisasi, reposisi, dan refungsionalisasi tanpa melakukan pengkajian pertahanan (defence review) secara menyeluruh terlebih dahulu. Menurut saya, Kodam di Aceh kurang tepat karena sampai sekarang belum ada realitas bahwa Kodam dapat dipakai sebagai wadah conflict resolution," ujar Rizal yang juga putra Aceh.

Wewenang pemerintah
Soal urgensi pembentukan Kodam di Aceh tersebut, tutur Matori, Aceh adalah suatu ujung tombak yang cukup tajam pada saat menghadapi tantangan maupun ancaman dari luar, khususnya dari arah Samudera Hindia yang akan masuk ke Selat Malaka.

"Itu yang bersifat dari luar. Begitu pula dari dalam, kami tahu persis, sampai hari ini mengenai masalah gerakan separatis bersenjata belum dapat kami selesaikan dengan baik, dan tampaknya langkah-langkah yang kami lakukan di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2001 harus kami lanjutkan," katanya.

Ditanya mengenai masyarakat Aceh yang menolak pembentukan Kodam, Matori menjawab, yang jelas masalah hak atau wewenang pembentukan Kodam tidak bergantung pada permintaan atau penolakan masyarakat, karena di dalam otonomi daerah sekarang ini ada hal-hal yang menjadi wewenang pemerintah pusat, antara lain masalah pertahanan dan keamanan, hukum, masalah politik luar negeri, dan juga mengenai masalah moneter.

Aneh
Wakil Ketua I DPR Ishak Latuconsina ketika menerima delegasi sejumlah organisasi nonpemerintah antara lain Kontras, PBHI, dan Ridep mengatakan, pembentukan Kodam di Aceh adalah sebuah kebijakan pertahanan pemerintah.Sampai sekarang, DPR masih belum menolak atau menyetujui usulan tersebut karena masih menunggu penjelasan dari Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pertahanan (Menhan) terlebi dahulu.

"Dalam waktu dekat kami akan rapat dengar pendapat dengan Menko Polkam yang juga akan mengikutsertakan Menhan. Kami akan menunggu paparan Menhan. Sementara masukan Anda-anda akan kami kaji dan sampaikan kepada mereka," ujar Ishak yang menjadi ketua persidangan kemarin.

Pada kesempatan sama, Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir menambahkan, persoalan keadilan hukum buat masyarakat Aceh saat ini lebih serius ketimbang rencana mendirikan Kodam. Terasa aneh, pemerintah tidak mendengar aspirasi seluruh masyarakat Aceh yang menuntut pelaku pelanggaran hukum dan HAM selama pendudukan militer (DOM). Namun sebaliknya, langsung menyetujui rencana pembentukan Kodam ketika diusulkan segelintir penguasa yang mengatasnamakan rakyat.

Jhonson Panjaitan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengatakan, untuk persoalan Aceh, DPR seharusnya serius mengawasi pemerintah dalam menjalankan Garis-garisBesar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN jelas tercantum persoalan Aceh agar pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diadili. Di samping itu, MPR telah merekomendasikan penyelesaian hukum terhadap lima kasus besar di Aceh.

"Apa yang telah dilakukan DPR untuk mengawasi kerja pemerintah untuk GBHN tentang Aceh itu ? Kasus pelanggaran HAM mana yang sudah diadili ? Sampai sekarang PBHI sebagai penasihat hukum korban kasus Simpang KKA (salah satu lima kasus besar yang di rekomendasikan-Red) mengalami kesulitan luar biasa. Persidangan terpaksa dipindahkan ke Jakarta," kata Panjaitan. (lok/sah)



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 207 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org