Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Mabes Polri Kecam Konflik Sampang

Sumber: FAJAR.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 27 Agustus 2012

JAKARTA,FAJAR -- Mabes Polri memerintahkan jajarannya untuk menindak keras siapa saja yang terlibat dalam kerusuhan di Sampang, Madura. Kerusuhan yang menewaskan dua orang, dua orang kritis, dan empat orang luka-luka itu sudah masuk ranah pidana yang harus segera ditindak. "Para pelaku harus dihukum," tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta kemarin (26/8).

Boy mengungkapkan, kekerasan atas nama apapun tak bisa dibenarkan. Apalagi atas nama agama. Apapun bentuknya, kata dia, kekerasan harus dibawa ke ranah hukum. "Pelaku harus kita mintai pertanggungjawaban. Tidak bisa dibiarkan," katanya.

Boy mengungkapkan, jajaran korps Bhayangkara terus menangani situasi pasca kejadian. Sejumlah personil dari Polda Jawa Timur diturunkan untuk melokalisir masalah. "Jangan sampai situasi ini memicu keadaan yang lebih buruk. Harus ada penanganan segera," katanya.

Di bagian lain, penanganan konflik Sampang oleh kepolisian menuai kritik. Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai polisi bergerak lamban. Mereka menduga ada indikasi kepolisian enggan menindak cepat kerusuhan tersebut. Padahal, jarak antara Mapolres dan lokasi kejadian hanya dua jam.

"Dua orang meninggal akibat bacokan senjata tajam, musababnya adalah kesengajaan pemerintah berlarut-larut dalam penyelesaian konflik yang terjadi," kata Kadiv Advokasi dan HAM Kontras Sinung Karto.

Sinung mengungkapkan, masyarakat seolah mendapat pembenaran karena justru para korban yang dipidanakan. Yang paling kentara adalah pemidanaan pimpinan spiritual Syiah Sampang Tajul Muluk. Tajul justru dihukum dua tahun penjara dengan dakwaan penodaan agama (pasal 156a KUHP) Pengadilan Negeri Sampang 12 Juli lalu.

"Jauh hari kami sudah mengingatkan Pemerintah dan Polri untuk segera mengevaluasi langkah antisipasi sejak serangan Desember lalu. Sebab, rangkaian intimidasi dan perlakuan diskriminasi yang diterima oleh keluarga serta pengikut Tajul Muluk terus berlanjut dari hari ke hari," katanya.

Karena itu, kata dia, jika Polri kembali melempem menghadapi massa anarkis, dia semakin meragukan komitmen aparat berbaju cokelat dalam melindungi kebebasan warga menjalankan agamanya.

"Dalam penyelesaian konflik ini, tidak cukup langkah yang dilakukan hanya dengan menempatkan pasukan pengamanan secara berlebih setelah penyerangan dan pengrusakan mereda," katanya. (jpnn)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 663 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org