Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS Nilai Polisi Papua Emosional

Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 Agustus 2012

JAKARTA, Jaringnews.com - Rangkaian aksi penembakan misterius kembali mengguncang Papua. Dalam waktu satu minggu saat Lebaran, setidaknya terjadi empat peristiwa.

Pertama, penembakan yg menewaskan Mustafa (22), Jumat (17/8), penjaga kios di pasar Distrik Obano Paniai. Kedua, penembakan menewaskan Ayub Notanubun (52) pada Sabtu (18/8) di Kabupaten Keerom. Ketiga, penembakan menyebabkan luka terhadap Vian (24) di Merauke pada Minggu (19/8). Keempat, penembakan menewaskan Brigadir Yohan Kisiwaitouw di Paniai pada 21 Agustus 2012.

Koordinator Kontras Haris Azhar menilai, rangkaian penembakan ini tidak diikuti dengan pengungkapan dan penangkapan kepada pelakunya. Kata dia, peristiwa tersebut menunjukan negara belum bisa mengurus rasa aman dan suasana damai di Papua.

"Karena menurutnya, modus ini sama dengan rangkaian peristiwa kekerasan serupa dikurun waktu Januari-Juni 2012 dan sejumlah rangkaian lain di 2011, termasuk yang di sekitar area PT Freeport Indonesia. Pola dan korbannya pun mirip. Korban acak dari orang yang memiliki peranan (kepala distrik), pegawai PNS, polisi sampai warga biasa," ujar dia di Jakarta, Minggu (26/8).

Ia menyampaikan, respon pemerintah pusat di Jakarta, seperti yang dikeluarkan Menkopolhukam Djoko Suyanto tidak signifikan mendorong kerja penegakan hukum dan penjagaan keamanan. Pasalnya, kata dia, Djoko makin permissif dengan mengatakan 'menolak dianggap melakukan pelanggaran HAM' jika mengejar para pelakunya.

"Kami khawatir pernyataan ini justru menjadi stempel pengesahan tindakan brutal dilapangan oleh aparat keamanan sebagaimana yang sudah terjadi di Paniai. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Papua terhadap peristiwa terakhir, penembakan terhadap Brigadir Yohan Kisiwaitouw, anggota Brimob Polres Paniai, memperlihatkan pendekatan emosional, jauh dari profesionalitas anggota Kepolisian. Seisi kota dibuat kalang kabut oleh anggota Kepolisian dan TNI. Masyarakat memilih menjauhi aktivitas di luar rumah, demi menghindari brutalitas aparat keamanan," ucap Haris.

Menurutnya, dengan stampel itu telah terjadi penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan penahanan dilakukan terhadap warga, pegawai Pemerintahan Daerah dan tokoh agama di Paniai. Dalam upaya pengungkapan pelaku, Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang dilakukan harus tetap taat dengan prinsip hukum dan HAM.

"Kami mendukung polisi membangun pengamanan yang baik namun dengan tujuan mengamankan warga sipil di Papua. Penegakan hukum pun harus dilakukan dengan terbuka dan profesional. Sebaliknya, kami menolak negara menunjukan sikap permisif melakukan kekerasan, sebagaimana yang disampaikan Menko Polhukam dan yang dilakukan oleh Polisi di Paniai saat ini," tambahnya.

Menurutnya, dalam hukum HAM dan prinsip umum hukum, penegakan hukum dan penciptaan rasa aman yang dilakukan dengan cara-cara yang inhuman (tidak berprekemanusiaan) maka tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat digunakan dalam proses hukum, sekalipun dilakukan atas kepentingan negara.

"Sudah saatnya pemerintah lebih serius dan cerdas memikirkan cara menciptakan rasa aman dan damai di Papua. Semestinya menegakkan hukum tidak harus dilakukan dengan melawan hukum," pungkasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,346 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org