Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Portal AksesInfoPolisi.org Diluncurkan

Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Selasa, 14 Agustus 2012

TEMPO.CO, Jakarta - Anda yang memerlukan informasi publik dari Kepolisian Republik Indonesia kini tak perlu susah payah lagi. MediaLink, Airputih, Yayasan Tifa, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Selasa, 14 Agustus 2012 meluncurkan portal AksesInfoPolisi.org untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik dari kepolisian.

Portal tersebut digunakan untuk mengakses informasi publik dari kepolisian. "Portal ini akan memudahkan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat, karena informasi yang sudah pernah diminta bisa dilihat dan digunakan siapa saja," kata anggota Biro Penelitian KontraS Puri Kencana Putri dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 14 Agustus 2012.

Portal tersebut dibuat mengingat pengguna internet Indonesia sudah mencapai 55 juta orang per akhir 2011. Penggunaan portal ini cukup mudah, sudah ada panduan dan form permohonan informasi yang disesuaikan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kepolisian berkewajiban membalas permintaan informasi dalam 10 hari kerja, dan jika diperlukan bisa ditambah 7 hari. Namun, sebelum mengajukan permohonan, masyarakat wajib meregistrasikan diri.

Melalui portal ini, semua orang dapat melihat informasi publik yang sudah dipublikasikan, sedang diajukan, maupun sudah ditolak. "Jadi kalau hasilnya sudah ada, tidak perlu memohon informasi lagi," kata Puri. Jika permohonan ditolak tim relawan AksesInfoPolisi.org pun siap membantu untuk mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Masyarakat yang mengakses pun bebas menyebarluaskan informasi asalkan mencantumkan Akses InfoPolisi.org sebagai sumbernya.

Namun saat ini pihak pengelola portal mengaku masih kekurangan relawan untuk menangani permintaan informasi kepada kepolisian di daerah. "Yang paling siap saat ini baru untuk Polda Metro Jaya," kata Puri.

Dalam peluncuran portal itu, Komisioner KIP Ahmad Alamsyah menyarankan agar pengembang portal turut bekerja sama dengan lembaga publik lain agar masyarakat bisa mengakses informasi yang lebih luas. Ia pun menyarankan agar pengembang portal menandatangani nota kesepahaman dengan kepolisian dan KIP agar akses informasi tetap terjamin.

Pasalnya kepolisian sempat khawatir portal ini akan memuat informasi yang dikecualikan alias tak terbuka untuk publik. Namun, Alamsyah mengatakan kekhawatiran itu tak beralasan. "Peraturannya kan tegas, informasi yang dikecualikan tak perlu diberikan. Kalaupun ada sengketa itu urusan KIP," tuturnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 730 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org