Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kejaksaan Agung diminta tolak kasus simulator Korlantas

Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2012

Jakarta (ANTARA News) - Koalisi masyarakat untuk reformasi Kepolisian RI (Polri) meminta Kejaksaan Agung agar menolak berkas perkara kasus korupsi simulator Korps Lalu Lintas (Korlantas) yang diajukan Polri.

"Ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi landasan kuat bagi Kejaksaan untuk menolak kasus tersebut dan tidak melanjutkan proses hukum ini," kata Manajer Anti-Corruption Information Center Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Koalisi masyarakat untuk reformasi Polri antara lain terdiri dari TII, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, LBH Jakarta, Indonesian Corruption Watch (ICW), Elsam, dan sejumlah LSM lain.

Koalisi LSM itu juga mendukung pernyataan Jaksa Agung Basyrief Arif bahwa KPK lebih berhak menyidik kasus korupsi simulator Korlantas dan meminta Kejagung untuk membuktikan pernyataan itu.

Koalisi lembaga swadaya masyarakat tersebut menyebut proses penyidikan tersangka kasus korupsi simulator Korlantas oleh Polri cacat hukum karena KPK sudah menyidiknya terlebih dahulu.

"Tindakan Polri menetapkan tersangka kasus itu menimbulkan pertanyaan besar dan dicurigai sebagai upaya Kepolisian untuk melokalisir kasus dengan 'membajak' tersangka," kata Ketua Badan Pengurus YLBHI, Alvon Kurnia Palma.

Koalisi itu meminta Kepolisian agar menghentikan upaya menghalang-halangi KPK untuk mengakses dokumen-dokumen dan barang bukti dalam kasus itu.

"Persoalan hukum ini bukan urusan etis, tapi yuridis," kata pengamat hukum Asep Iwan Iriawan yang juga tergabung dalam koalisi LSM terkait nota kesepahaman pemberantasan tindak pidana korupsi antara KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 910 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org