Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Aktivis Anti Korupsi Beberkan Kasus Korupsi yang Terbengkalai di Polri

Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2012

Jakarta Desakan agar Polri tak ikut melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM yang juga sudah ditangani KPK terus bermunculan. Koalisi beberapa LSM antikorupsi juga mendesak Polri tak ikut menyidik kasus tersebut. Mereka membeberkan beberapa kasus korupsi yang hingga saat ini terbengkalai di Kepolisian.

Gabungan beberapa LSM anti korupsi mendeklarasikan 'Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Polri'. Beberapa LSM yang tergabung dalam koalisi itu adalah Transparency Internasional Indonesia (TII), YLBHI, KontraS, ICW, LBH Jakarta, YLBHI, IMPARSIAL, serta beberapa aktivis anti korupsi.

"Adanya penghalangan dan keinginan Polri untuk ikut menyelesaikan kasus ini, menurut UU KPK pasal 50 ayat 3 dan 4, Polri tidak berhak melakukan penyidikan. Dan harapannya kasus ini dapat segera diselesaikan oleh KPK. Jika Polri tidak mematuhi UU KPK tersebut artinya telah terjadi penyalahan undang-undang," kata Taufik Basar, salah satu deklarator Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Polri, Taufik Basar, kepada wartawan di Kantor TII, Jl Senayan Bawah, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2012).

Koalisi itu juga memiliki beberapa tuntutan untuk Polri. Intinya mereka meminta Polri tak ikut menyidik kasus korupsi senilai Rp 196 miliar itu.

Mereka menilai Polri tidak layak menangani kasus ini. Sebab, berdasarkan catatan yang mereka miliki, kasus korupsi yang melibatkan internal dan ditangani oleh Polri tak pernah tuntas.

Beberapa kasus itu adalah rekening gendut petinggi Polri, suap dari Adrian Waworuntu tersangka pembobol BNI 46, Suap dalam penanganan kasus pajak Gayus Tambunan yang melibatkan petugas, proyek pengadaan jaringan radio komunikasi dan alat komunikasi Mabes Polri tahun 2002-2005. Dugaan kerugian negara dari seluruh kasus tersebut mencapai Rp 240 miliar.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 998 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org