Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Komnas HAM Lakukan Penyelidikan Pro Justisia di Ogan Ilir

Sumber: ATJEHPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 05 Agustus 2012

JAKARTA - Koalisi berbagai organisasi masyarakat sipil meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro Justisia atas penembakan di Ogan Ilir, pada 27 Juli 2012 lalu. Insiden penembakan oleh polisi di Ogan Ilir telah mengakibatkan kematian Angga, bocah berusia 12 tahun.

Menurut UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelidikan pro justisia bisa dilakukan terhadap sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ciri utama dari kejahatan ini adalah serangan yang ditujukan ke populasi sipil secara sistematis atau meluas. Berdasarkan hasil pemantauan para aktivis HAM tersebut, terdapat sejumlah hal yang patut dipertimbangkan oleh Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia.

�Penembakan terhadap Angga patut diduga dilakukan dari jarak dekat. Hal ini tercirikan dari model luka akibat tembakan yaitu menembus kepala. Diperkirakan tembakan dilakukan dari jarak dekat. Dalam banyak pengalaman forensik, penembakan terhadap Angga layak diduga dilakukan dari 30-60 meter dengan menggunakan peluru tajam. Hal ini sesuai dengan temuan masyarakat dan Komnas HAM yang sudah melakukan pemeriksaan lapangan, di mana terdapat selongsong peluru tajam,� kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, melalui rilis yang diterima The Atjeh Post pada Sabtu malam, 4 Agustus 2012.

Temuan dan fakta-fakta sebagaimana digambarkan di atas sekaligus membantah pernyataan pihak Polri melalui Kepala Biro Penerangan Umum, Boy Amar Rafli, yang mengatakan bahwa "Jarak Angga dan lokasi itu sejauh 200 meter. Setelah diperiksa, luka di kepala yang membuat Angga meninggal bukan seperti terkena peluru. Luka bocah 12 tahun itu seperti terkena senjata tajam� sebagaimana yang diberitakan Tempo, Minggu, 29 Juli 2012.

Para aktivis juga menilai bahwa upaya yang dilakukan pihak Polri dengan memeriksa secara internal anggota-anggota yang terlibat tidak tepat. Pertama, pihak kepolisian tidak akan menerapkan delik â??kejahatan terhadap Kemanusiaanâ? sebagaimana yang diatur dalam UU 26 Nomor 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua, dalam banyak kasus serupa, penghukuman yang paling tinggi hanya berupa pengurungan selama 21 hari.

�Oleh karenanya kami meminta Komnas HAM harus berani meningkatkan temuannya hasil kunjungan 5 hari di Ogan Ilir menjadi upaya pro justisia sehingga bisa ditingkatkan ke proses hukum (pengadilan HAM) kelak. Tujuannya agar bisa memberikan efek jera yang jujur, bukan sekedar 21 hari atas tindakan pembunuhan terhadap warga,� ungkap Manajer Kampanye Hutan WALHI Nasional, Deddy Ratih.

Ia menambahkan, efek jera juga penting untuk memastikan bahwa Polisi tidak gegabah memberikan perlindungan kepada kelompok usaha, terutama dengan menerjunkan Brigade Mobil yang terkenal kerap melakukan kekerasan.[



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,276 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org