Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
SBY Diminta Tak Minta Maaf pada Korban 1965

Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Minggu, 05 Agustus 2012

TEMPO.CO, Bandung-Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta maaf pada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, termasuk korban pembantaian tentara dan pemuda pada 1965 silam, ditentang sejumlah kalangan.

Sabtu, 4 Agustus 2012, penolakan itu dideklarasikan dalam bentuk penandatangan petisi di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung. Hadir dalam deklarasi itu: Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP dan Nuriana, serta politikus lokal Jawa Barat seperti Otje Popong Djundjunan, Cece Padmadinata, Uu Rukmana, dan Kiki Syahnakri. Para penanda tangan petisi juga mewakili organisasi seperti Pepabri, BPK 45 Jabar, LVRI, Pemuda Pancasila, dan Majelis Ulama Indonesia.

Politikus Golkar, Priyo Budi Santoso, menegaskan bahwa bangsa Indonesia perlu melihat ke depan, melupakan masa lampau dan berdamai dengan sejarah. â??Itu jauh lebih baik ketimbang kita lebih berkutat pada masa lalu. Itu tidak pernah selesai,â? katanya.

Seniornya di Golkar, Solihin GP, menuding rencana permintaan maaf Presiden SBY didorong oleh kader-kader komunis yang telah menyusup ke pemerintahan. Solihin mendesak agar kader komunis itu ditolak masuk kembali ke dalam sistem pemerintahan. "Pemerintah tidak boleh lemah, komunisme itu dosanya banyak," katanya tegas.

Dalam deklarasi yang dibacakan Ketua KNPI Jabar, Husni Farhani Mubarok, para penandatangan petisi menegaskan penolakan atas kembalinya ideologi komunisme di Indonesia. Selain itu, mereka juga menolak rencana Presiden SBY untuk meminta maaf kepada para korban pembunuhan massal 1965. Mereka juga menolak adanya pengadilan HAM ad hoc terhadap pelaku pembunuhan ratusan ribu orang yang dituduh PKI pada 1965, seperti rekomendasi Komnas HAM. "Terakhir, kami menuntut pemerintah mewujudkan keadilan sosial secepatnya," kata Husni.



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,166 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org