Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pelanggaran HAM Masa Lalu, Jangan Dilihat Dari Sisi Partai

Sumber: SKALANEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 30 Juli 2012

Skalanews - Politisi Golkar, Nudirman Munir, menyatakan tidak sepakat terhadap pernyataan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang mengkaitkan partainya dengan kasus pelanggaran HAM dimasa lalu.

"Ngga sepakat saya kalau Golkar dipersalahkan. Saya juga minta bahwa jangan berat sebelah, harus bertindak adil," ujar Nudirman, ketika ditemui usai acara Dialog Pilar Negara bertema 'Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Solusi Masa Kini', di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (30/7).

Menurut Nudirman, jika KontraS ingin bersikap adil, maka mereka seharusnya tidak hanya mengungkit tragedi 1965 saja, tapi juga kasus-kasus lainnya yang memakan banyak korban jiwa.

"Jangan hanya peristiwa 65. Peristiwa 59 juga, peristiwa PRRI Permesta, dimana juga terjadi pembunuhan luar biasa. Kalau memang KontraS mau adil, ya korban PRRI Permesta juga diperjuangkan, korban G 30 S PKI juga diperjuangkan," tutur Nudirman.

Akan tetapi, terkait peristiwa G 30 S PKI, Nudirman mengelak bahwa tidak ada sangkut-pautnya dengan Golkar. "Tapi peristiwa G 30 S PKI Golkar belum ada. Golkar mulai ada tahun 1967. Dan mulai ikut Pemilu itu tahun 74 kalau ngga salah," ucap Nudirman.

Dia pun berpendapat bahwa sebaiknya harus dilakukan pemilahan dalam melihat kasus tersebut. "Jadi dalam hal ini harus dilihat. Harus dipilah-pilah. Jangan yang tidak dilakukan Partai Golkar, lalu harus Golkar yang bertanggung jawab, ya ngga bisa lah," tegas Nudirman.

Ketika ditanyakan terkait kasus Penembak Misterius (Petrus) atau Talangsari, Nudirman juga memberi jawaban mengelak. "Itu kan dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah, bukan oleh partai. Jadi harus dibedakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan partai," jelas Nudirman.

Dia pun mengungkapkan bahwa sebenarnya di dalam internal Golkar sendiri, ada juga kader-kader yang masih mempertanyakan kasus-kasus tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Partai Golkar bukannya bersikap diam saja terhadap kasus-kasus itu.

"Bukan berarti bahwa Partai Golkar setuju semua. Atau tidak ada yang menyatakan tdk setuju. Ada beberapa kader Golkar yang mempertanyakan juga soal Petrus, atau soal peristiwa Tanjung Priuk. Dan sampai sekarang juga masih banyak kader Golkar yang mempermasalahkan peristiwa Semanggi," ungkap Nudirman.

Pada intinya, dikatakan Nudirman, dalam membicarakan hal ini, tidak bisa secara serta-merta menyalahkan pihak partai. "Oknumnya barangkali. Kalau secara partai itu tidak ada hal yang bisa disalahkan disitu. Karena memang dalam kerangka itu ada oknum-oknum tertentu yang bermain," pungkas Nudirman. (Risman Afrianda)



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,227 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org